TRIBUNNEWS.COM - Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah provinsi mengungkap lagi persoalan klasik tentang tata kelola distribusi yang belum efektif.

Maka, menurutnya semua Kementerian dan lembaga terkait harus segera memperbaiki tata kelola distribusi, agar defisit bahan kebutuhan pokok tidak menambah persoalan baru selama periode pandemi Covid-19.

"Peningkatan efektivitas distribusi bahan kebutuhan pokok di tengah periode pandemi Covid-19 sangat jelas urgensinya. Covid-19 sudah mewabah di semua provinsi. Pembatasan sosial dengan segala konsekuensinya menyebabkan masyarakat tidak nyaman. Jangan sampai defisit bahan kebutuhan pokok menambah persoalan," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis.

Efektivitas distribusi bahan kebutuhan pokok, tambahnya, harus segera ditingkatkan agar tidak ada lagi daerah yang harus mengalami kekurangan bahan kebutuhan pokok.

Apalagi menurutnya siapa pun paham bahwa ketika defisit kebutuhan pokok mencapai skala yang ekstrim, persoalan akan melebar tak karu-karuan.  

"Semua kementerian dan lembaga (K/L) terkait perlu menggarisbawahi dua pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah dipublikasikan. Pertama, pernyataan tentang defisit kebutuhan pokok di sejumlah daerah itu. Kedua, ketika Presiden mengingatkan potensi gelombang kedua penyebaran dan penularan covid-19 di dalam negeri dan memerintahkan semua aparatur negara memperketat pengawasan pada klaster-klaster baru penyebaran covid-19," ujarnya.

Klaster-klaster susulan itu meliputi lalu lintas pekerja migran, Jamaah Tabligh di Gowa, Sulawesi Selatan dan rembesan pemudik.

Bambang Soesatyo menambahkan presiden sudah menerima data tentang 89.000 pekerja migran yang telah tiba di Indonesia. Bahkan, ada kemungkinan 16.000 lagi pekerja migran akan tiba.

"Siapa pun tidak mengharapkan terjadinya gelombang kedua penyebaran dan penularan covid-19 di dalam negeri. Sebaliknya, kerja nyata memutus rantai penularannya harus makin diintensifkan. Itu sebabnya Presiden mengajak semua elemen masyarakat menargetkan penurunan jumlah pasien Covid-19 sepanjang bulan Mei 2020 ini," ujarnya.

Namun, tambah Bambang Soesatyo, skenario terburuk harus tetap diperhitungkan. Jika gelombang kedua penularan itu menjadi kenyataan, durasi pandemi Covid-19 menjadi berlarut-larut.

Ketidaknyamanan yang sekarang dirasakan bersama pun akan berkepanjangan pula. Agar tidak mengeskalasi masalah baru sepanjang pandemi Covid-19 itu, persoalan defisit bahan kebutuhan pokok tingkat provinsi tidak boleh terjadi lagi.

Menurut Bambang Soesatyo di masa lalu, faktor konektivitas antar-pulau dan faktor transportasi sering mengganggu distribusi bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah.

Faktor lain yang juga patut dicermati adalah kemungkinan perbedaan data antar-institusi atau K/L tentang kebutuhan dan stok. Persoalan ego-sektoral pun tak jarang menjadi faktor yang merusak koordinasi antar-institusi.

Kemudian, kalau temanya tentang pengelolaan kebutuhan pokok tingkat provinsi atau wilayah, kepedulian dan kemauan untuk pro-aktif para kepala daerah menjadi sangat penting.