TRIBUNNEWS.COM - Era digital memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Tak terkecuali di Indonesia. Masyarakat diharapkan semakin memahami digitalisasi, termasuk percepatan transformasi digital.

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pandemi Covid-19 mestinya menjadi momentum bagi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital ini.

Menurutnya, selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), infrastruktur dan layanan digital terbukti menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif.

Baca: Legislator Golkar Kritik Sri Mulyani Gunakan Pola Lama Hadapi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi

"Misalnya, bekerja berjualan dan belajar dari rumah," ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berbicara dalam konfrensi pers Peluncuran Program Dukungan UMKM Indonesia GrabForGood 2020, Selasa (30/6/2020), Airlangga Hartarto menekankan bahwa transformasi digital merupakan suatu keharusan.

"Apalagi di masa pandemi ini. Migrasi dari offline ke online adalah sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Berbagai negara pun mendorong digitalisasi ekonomi agar tidak ketinggalan," tutur Airlangga Hartarto.

Dia juga mengemukakan sejumlah langkah pemerintah dalam mendorong masyarakat makin melek digital. Di antaranya, bagaimana pemerintah mengupayakan harga smartphone di Indonesia ke depannya bisa lebih terjangkau. Tujuannya agar lebih banyak masyarakat RI yang melek digital sehingga ke depan bisa dimanfaatkan untuk pemertaan ekonomi lewat e-commerce.

Baca: Wagub Banten Ikut Dampingi Pemberian Bantuan Golkar kepada Masyarakat agar Tepat Sasaran

"Pemerintah akan mendorong cost dari digitalisasi ini bisa semakin murah. Harga dari smartphone juga diharapkan akan lebih terjangkau, dengan demikian lebih banyak lagi orang yang bisa menggunakan smartphone," papar Airlangga.

Terkait dengan transformasi digital, Airlangga menyebutkan, tidak saja meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tapi juga mendorong inklusivitas. Menurutnya, pemerintah pun berkomitmen menciptakan lingkungan berusaha yang nyaman bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berbisnis secara online.

Pendampingan dan pelatihan secara konsisten dan berkelanjutan juga diperlukan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang dalam ekosistem digital.

"Tentu dengan digitalisasi, jumlah rantai pasokan akan semakin berkurang sehingga akan tercapai efisiensi. Seperti tadi warung sembako berbasis online, itu juga harus diapresiasi dan kita berharap akan makin banyak yang serupa," terangnya.

Pemerintah pun mendorong agar e-commerce dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Walaupun sebagian besar masyarakat dapat mengadopsi digital dengan mudah, masih ada kelompok lain yang belum dapat mengakses atau memanfaatkan layanan digital.

Baca: Golkar Jadi Kunjungan Pertama AHY, Ini Maknanya 

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 yang melanda 216 negara di dunia telah memberikan tekanan pada perekonomian.

Sebagai upaya penanganannya, pemerintah RI sudah menyiapkan dana sekitar Rp 695 triliun yang mana Rp 87,5 trililun, di antaranya untuk penanganan kesehatan dan Rp 607,5 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah pun terus mengawal masa transisi PSBB menuju tatanan kenormalan baru agar penyebaran gelombang kedua tidak terjadi, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah mempersiapkan agar situasi new normal ini bisa dioptimalkan antara pencegahan penyebaran virus (safeguard our lives) dan penyelamatan perekonomian (safeguard our livelihoods)" katanya.

Para pemimpin negara di ASEAN juga menyepakati bahwa untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini perlu dilakukan kerja sama untuk penemuan vaksin dan diharapkan menjadi public goods atau tersedia untuk kemanusiaan.

Baca: Politikus Golkar Dukung Langkah KPK Kedepankan Pencegahan Korupsi

"Indonesia sendiri sudah mengeluarkan Super Deduction Tax 300% untuk mendorong kegiatan penemuan vaksin tersebut," tegas Airlangga Hartarto. (*)