"Artinya, dari izin tersebut tidak serta-merta semuanya dibuka, jika ada hutan yang bagus, ada biodiversitas flora dan satwa endemik yang dilindungi di sana, harus di alokasikan sebagai HCV," terang Wamen Alue Dohong.

Berkaitan dengan perselisihan yang terjadi Desa Kinipan, Wamen Alue Dohong menerangkan bahwa pemerintah selain sebagai regulator, ketika terjadi konflik berperan sebagai dinamisator, mediator dan fasilitator. Fungsi tersebut bertujuan agar konflik tidak semakin meluas.

Solusi yang coba ditawarkan kepada pihak yang berselisih di Desa Kinipan adalah dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Desa Kinipan terlebih dahulu. Jika memang maunya dijadikan hutan adat, maka ada prosedurnya. Namun harus kita dengar juga masyarakat yang menginginkan kebun plasma dari PBS yang menerima izin.

"Hutan Adat memang memerlukan legal formal, pengakuan hukum negara, namun kita jangan melihat hanya obyek dan subyek hutan adat dari sisi tersebut saja. Jika memang terdapat praktek-praktek tradisional dan turun-temurun di sana, itu merupakan satu kesatuan," jelas Wamen Alue Dohong.

"Kalau memang ada sebagian Desa Kinipan tidak mau menerima kebun plasma, dan di sana memang masih berupa hutan, dapat dijadikan sebagai hutan adat sebagai bagian dari HCV pada lokasi izin," jelas Wamen Alue Dohong.

Namun Wamen Alue Dohong mengingatkan, untuk memperhatikan juga masyarakat yang memerlukan kebun plasma untuk perekonomian mereka.

Secara teknis, apabila wilayah tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL), maka yang diperlukan adalah SK Bupati tentang Hutan Adat. Namun jika wilayahnya adalah hutan negara, maka sesuai regulasi, membutuhkan Peraturan Daerah (Perda).

Kemudian, Wamen juga menerangkan solusi lainnya yang mungkin dapat digunakan yaitu dengan salah satu skema dalam program Hutan Sosial.

"Lokasi HP dan HPK yang ada di wilayah desa kinipan namun diluar konsesi memungkinkan untuk dijadikan Hutan Desa yang dikelola oleh masyarakat adat," terang Wamen Alue Dohong.

"Sebetulnya konflik ini dapat diatasi jika kita serius, namun jika persoalan ini berkepanjangan, maka akan mengganggu semua pihak, masyarakat tidak nyaman, dan perusahaan terganggu," ungkap Wamen Alue Dohong.

Selanjutnya, pembicaraan dan mediasi pada tingkat lebih teknis untuk mencapai kesepakatan bersama akan dilangsungkan kembali dengan melibatkan masyarakat, PBS, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, dan KLHK sendiri.(*)