TRIBUNNEWS.COM - Komisi VIII DPR RI mendukung penuh usulan anggaran yang disampaikan masing-masing unit kerja (UKE) Eselon I Kemensos. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) ini, dibahas usulan anggaran Kemensos dimana Pagu Anggaran TA 2021 yang mencapai Rp92.817.590.291.000.

Dalam paparan dan pengantarnya pada RDP, Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyampaikan, Pagu Anggaran TA 2021 sebesar Rp92,817 triliun tersebut, alokasi anggaran terbesar masih difokuskan kepada prioritas nasional dalam program perlindungan sosial, yakni mencapai Rp91.005.985.946.000 atau 98,04%, selebihnya untuk dukungan manajemen.

“Dari anggaran untuk perlindungan sosial Rp91.005.985.946.000 atau 98,04% tersebut, tersebar di masing masing unit kerja Eselon I," kata Sekjen Hartono Laras, dalam RDP yang membahas "Pendalaman Pembahasan RKA K/L Ta 2021 & Isu Aktual dan Solusinya” di Ruang Komisi VIII yang dihadiri Irjen, semua Dirjen, dan Kepala BP3S (14/09).

Dalam penjelasannya, masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan alokasi dan penggunaan anggaran, dimana di dalamnya tercermin untuk merespon dampak pandemi Covid-19 dan penguatan program yang tertunda.

Seperti Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) akan menganggarkan program Bantuan Sosial Tunai untuk 10 juta KPM pada tahun 2021, disamping program kartu sembako tentunya.

Sementara itu, untuk Ditjen Linjamsos- melanjutkan Program Keluarga Harapan dan menambah cakupan komponen PKH, untuk Ditjen Rehsos, memperkuat Asistensi Rehsos (Atensi) di UPT yang menangani 5 klater sasaran dan sarana prasarana balai rehsos, untuk Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan redesign kube menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan puskesos.

Sementara itu BP3S, pada tahun 2021 akan mulai melakukan pembangunan gedung Poltekesos Bandung yang telah disiapkan mulai 2018 dan Itjen akan meningkatkan pengawasan dan pendampingan program termasuk tindak lanjut hasil pengawasan.

Lebih lanjut, Sekjen menyatakan, Kemensos memberikan perhatian penting dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam Pagu Anggaran TA 2021, dialokasikan sebesar Rp1.355.917.176.000 untuk Pengelolaan Data, Sistem & Teknologi Informasi Kesos, sebagai bagian penyempurnaan DTKS.

Dalam pengelolaan DTKS, pada tahun 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin/rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60% masyarakat dengan pendapatan terbawah. “Prosentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” kata Sekjen.

Usulan tentang perbaikan DTKS ini mendapat dukungan luas dari segenap anggota Komisi VIII. Dengan kualitas DTKS yang baik, diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan efektivitas program.

Di bagian lain, Ditjen PFM menjelaskan tentang bantuan sosial yang masih akan berkesinambungan untuk merespon dampak pandemi pada 2021. Ditjen PFM masih akan menyalurkan Bansos Tunai dengan target penerima sebanyak 10 juta KPM, di 34 provinsi, termasuk di DKI Jakarta.

Dalam RDP tersebut, secara umum Pagu Anggaran untuk masing-masing UKE I adalah Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.159.314.886.000, Inspektorat Jenderal Rp43.408.503.000, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp456.207.360.000, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Rp1.517.485.787.000, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp30.993.505.300.000, Direktorat Jenderal PFM sebesar Rp57.256.152.505.000, dan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp391.515.950.000,-

Dalam menutup rapat, Wakil Ketua Tb. Ace Hasan Syadzili menyatakan, Komisi VIII menyetujui usulan anggaran masing-masing unit UKE Eselon I Kemensos.

“Komisi VIII  mendukung penuh usulan anggaran yang disampaikan masing-masing unit kerja (UKE) Eselon I Kemensos,” kata Ace.

Selanjutnya, Ace berpesan agar anggaran Kemensos tetap masih merespon dampak lanjut dari penanganan dampak Covid-19. Ia melihat, respon Kemensos terhadap penanganan dampak pandemi sudah tercermin dalam alokasi anggaran Kemensos TA 2021.

“Saya juga berpesan agar dalam anggaran ini, memenuhi pendekatan money follows function. Dimana perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih fokus pada fungsi atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Hadir dalam kesempatan ini semua pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II yang terkait. Raker dipimpin Wakil Ketua Tb. Ace Hasan Syadzili, yang dihadiri juga oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Wakil Ketua Komisi VIII Iksan Yunus dengan anggota Komisi VIII hadir secara terbatas dan Anggota Komisi VIII lainnya mengikuti rapat melalui aplikasi daring dari tempatnya masing-masing. (*)