TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menyiapkan program terobosan perikanan budidaya dengan pendekatan ekonomi biru. Konsep ekonomi biru yang diusung oleh DJPB dilakukan melalui optimalisasi sumber daya perikanan budidaya secara produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu pada saat acara Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran 2022 Satker Pusat, UPT dan Dekonsentrasi Provinsi di Bandung tanggal 5-8 Oktober 2021.

“Penerapan ekonomi biru dalam perikanan budidaya melalui penerapan inovasi dan teknologi harus memperhitungkan keseimbangan antara dampak ekonomi dan dampak ekologi. Dengan demikian, dihasilkan produksi ikan yang optimal dan berdaya saing serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang efisien, juga yang ramah lingkungan,” jelas Dirjen yang akrab disapa Tebe ini.

Lebih lanjut Tebe juga memaparkan bahwa udang sebagai salah satu komoditas utama pendukung kebijakan pengembangan perikanan budidaya untuk ekspor, yang didukung riset kelautan dan perikanan, memerlukan kebijakan budidaya udang yang mendukung keseimbangan antara kepentingan ekonomi maupun ekologi.

“Dari sisi ekonomi, KKP telah meyiapkan strategi peningkatan produksi budidaya udang hingga mencapai 2 juta ton pada tahun 2024 diantaranya dengan skema konsep revitalisasi tambak tradisional seperti yang saat ini diterapkan di beberapa Kabupaten meliputi Aceh Timur, Lampung Selatan, Sukamara, Buol dan Cianjur,” kata Tebe.

Tebe melanjutkan strategi berikutnya yang dicanangkan oleh KKP ialah melalui skema konsep modelling tambak udang modern. Selain produktivitas yang lebih tinggi serta melalui mekanisasi dan digitalisasi. Konsep ini juga mengintegrasikan sektor hulu untuk ketersediaan benur dan pakan dengan sektor hilir untuk proses pasca panen dengan ketersediaan gudang beku, pabrik es, serta peralatan pengolahan.

Terkait pembangunan kampung budidaya tawar, payau dan laut berbasis komoditas unggulan dan komoditas kearifan lokal, KKP juga telah membuat model percontohan kampung budidaya melalui rehabilitasi kolam, mesin pakan mandiri, unit pakan mandiri skala medium dan bantuan alat berat seperti excavator.

“Dengan model percontohan tersebut, yang didukung pengembangan usaha melalui kegiatan asuransi budidaya dan sertifikasi lahan serta penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang stabil dan berkelanjutan, produktivitas tiap komoditas diharapkan mampu meningkat di setiap kampung budidaya,” ujar Tebe.

“Dengan dukungan lintas sektor pada program terobosan perikanan budidaya seperti saat pemilihan lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang serta kriteria teknis yang dibutuhkan, ketersediaan dan status lahan yang clean and clear, dukungan penyederhanaan perizinan, penumbuhan iklim investasi dan penyediaan anggaran daerah, serta kemudahan akses menuju infrastruktur pendukung, turut mendorong kesuksesan program ini,” tutup Tebe.

Melalui rencana kerja dan kebijakan yang terukur, pada tahun 2022 produksi perikanan budidaya diproyeksi mencapai 20,54 juta ton yang meliputi 8,69 juta ton ikan dan 11,85 juta ton rumput laut. Sedangkan produksi ikan hias ditargetkan mencapai 2,1 miliar ekor. Dari sisi kesejahteraan, pendapatan rata+rata pembudidaya diharapkan dapat meningkat hingga Rp3,55 juta per bulan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Hermansyah menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran KKP yang telah banyak memberikan kontribusi kepada Pemprov Jawa Barat baik secara langsung maupun melalui kegiatan dekonsentrasi untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan, khususnya subsektor perikanan budidaya.

“Dengan sudah disahkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kami terus mengharapkan dukungan dan kerja sama yang terjalin baik dengan KKP agar program percepatan ini dapat berjalan dengan baik,” pungkas Hermansyah.

Seperti diketahui, Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Subsektor perikanan budidaya menjadi salah satu yang dianggap memiliki keunggulan komparatif untuk memenuhi kriteria tersebut. Untuk kawasan Rebana potensi komoditas perikanan budidaya meliputi udang, rumput laut, bandeng dan kerang hijau, sedangkan untuk kawasan Jawa Barat bagian selatan meliputi komoditas udang vaname dan lobster.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjabarkan dua diantara tiga program prioritas KKP yakni pengembangan budidaya perikanan untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di perairan tawar, payau dan laut untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya yang bernilai ekonomi tinggi.

“Kita harus mengelola sumber daya perikanan secara terukur. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi, serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional,” kata Menteri Trenggono.(*)