TRIBUNNEWS.COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen dan kontribusi Indonesia di maritim dunia, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia, pada hari kedua Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) ke-32 yang dihadiri 175 negara anggotanya secara virtual pada hari Selasa (7/12/2021).

Dalam General Statement yang disampaikannya di hadapan seluruh perwakilan negara IMO yang hadir dalam Sidang tersebut, Menhub Budi mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar pada dunia maritim, yang merupakan tulang punggung dari perdagangan dan perekonomian dunia.

"Pandemi ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya peran Pelaut sebagai pekerja kunci di dunia maritim untuk menjaga agar pelayaran dan supply chain global terus berjalan," kata Menhub Budi.

Oleh karena itulah, Indonesia mengangkat isu penting ini ke ranah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk diadopsi dalam resolusi Majelis Umum PBB tentang Kerja Sama Internasional untuk Mengatasi Tantangan yang Dihadapi oleh Pelaut sebagai akibat dari Pandemi Covid-19, pada tanggal 1 Desember 2020.

Selain itu, Menhub Budi juga menyampaikan komitmen penuh Indonesia dalam mendukung proses crew change dan repatriasi pelaut untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pelaut.

"Indonesia telah mempersiapkan dan menyediakan sebanyak 11 (sebelas) Pelabuhan untuk aktivitas crew change dan repatriasi. Sejalan dengan Resolusi IMO MSC.473, Indonesia, hingga saat ini, telah melakukan repatriasi sebanyak lebih dari 60.000 Pelaut dan memfasilitasi lebih dari 8.000 crew change, baik untuk Pelaut berkebangsaan Indonesia maupun Pelaut berkebangsaan lain," jelas Menhub Budi.

Indonesia, menurut Menhub Budi, juga berkomitmen penuh dalam mendukung kemajuan dan peningkatan kompetensi para Pelaut dengan terus memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para Pelaut sesuai dengan konvensi-konvensi IMO.

Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya adalah dengan turut berperan aktif dalam program-program jangka panjang IMO, seperti Marine Environment Protection of the South East Asian Seas (MEPSEAS), GloFouling Partnership Project, GloLitter Partnerships Project dan juga Blue Solutions Project.

"Selain itu, kami juga secara berkesinambungan bekerja sama dengan Negara Pantai dan Negara Pengguna Selat Malaka dan Selat Singapura dalam menjaga lalu lintas di kedua Selat tersebut berjalan dengan aman dan selamat," terangnya.

Lebih lanjut, Indonesia juga berkomitmen penuh dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran di Selat Sunda dan Selat Lombok dengan mengimplementasikan Traffic Separation Scheme (TSS), yang telah diadopsi pada Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) Tahun 2019 lalu.

Sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota Dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO.

Sejalan dengan komitmen pada COP26, Indonesia menjunjung tinggi usahanya dalam hal perlindungan lingkungan laut, pencegahan polusi dan pengurangan emisi di bidang pelayaran dengan cara melakukan pemanfaatan energi terbarukan.

"Indonesia juga memastikan agar Indonesia Nasional Single Window (INSW) dapat memenuhi persyaratan pertukaran informasi elektronik kargo, kru dan penumpang sesuai dengan Konvensi FAL," ujar Menhub Budi.

Indonesia, menurut Menhub Budi, akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan Rencana Strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional.

Indonesia, tegas Menhub Budi, mendukung reformasi Dewan IMO dengan cara memperkuat dan meningkatkan peran dan fungsi Dewan sejalan dengan rencana strategis IMO.

"Indonesia akan terus berupaya untuk memastikan proses reformasi berjalan dengan transparan, inklusif, dan inovatif," tukasnya.

Selanjutnya, Menhub Budi kembali menekankan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan IMO guna menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan.

“Untuk dapat mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk kembali bekerja sama menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode Tahun 2022-2023,” tutupnya.

Sebagai informasi, Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) ke-32 resmi berlangsung mulai tanggal 6 hingga 15 Desember 2021 yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Mr. Kitack Lim secara virtual pada Senin (6/12). Salah satu agenda penting dalam Sidang Majelis ini adalah pemilihan anggota Dewan IMO, di mana tahun ini Indonesia mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2022 – 2023, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021.

Adapun Delegasi Republik Indonesia (Delri) dipimpin oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dengan Alternate 1 Duta Besar RI untuk Inggris Dr. Desra Percaya, dan Alternate 2 Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha. Adapun anggota Delri yang turut bersidang terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, BASARNAS, BMKG, KNKT, Pushidrosal, BUMN dan Asosiasi. (*)