TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kerja sama dengan PT Angkasa Pura II guna meningkatkan kegiatan ekspor langsung (direct call) produk perikanan dari berbagai bandara di Indonesia ke negara tujuan. Direct call membantu pelaku usaha perikanan, terutama memangkas biaya operasional saat melakukan ekspor.

“Tentu kerja sama dan peningkatan sinergitas dengan AP II semakin penting mengingat keberterimaan produk perikanan kita sudah menjangkau 171 negara,” kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemananan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina saat rapat koordinasi dengan AP II di gedung Mina Bahari II, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Rina menjelaskan, selama ini ekspor produk perikanan dilakukan melalui bandara-bandara transit seperti Soekarno-Hatta dan Juanda. Ini yang menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi dan terdapat risiko penurunan kualitas produk akibat waktu tempuh yang relatif lama.

Sementara produksi perikanan Indonesia, terang Rina, mencapai 916,2 ribu ton di Pulau Sumatera, 247 ribu ton di Kalimantan serta 232,4 ribu ton di Pulau Jawa. Selain itu, KKP juga mendorong peningkatan produksi di sejumlah lokasi melalui program Kampung Budidaya.

“Untuk itu, kita perlu menetapkan prioritas negara tujuan direct call seperti Tiongkok, Jepang, Singapura, Vietnam, dan lain-lain,” sambungnya.

Rina memastikan, BKIPM siap mengupayakan dukungan volume minimal dan kontinuitas penyediaan komoditas yang diekspor. Tak hanya itu, dia menjamin lembaganya juga akan mengupayakan adanya forum komunikasi antar pemangku kepentingan serta bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

“Intinya kita siap memberikan berbagai dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya direct call ini,” tutupnya.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan, sinergi antara BKIPM dan AP II bernilai strategis bagi KKP karena memiliki dampak secara ekonomi dan keamanan bagi produk perikanan.

“AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di seluruh Indonesia dimana beberapa di antaranya menjadi titik ekspor atau lalu lintas orang keluar negeri. Kita harapkan adanya peningkatan kerja sama antara AP II dan BKIPM berupa penambahan bandara yang akan berfungsi untuk direct call bisa meningkatkan ekspor produk perikanan ke depan,” katanya.

Sementara, untuk melawan penyelundupan produk perikanan melalui bandara-bandara AP II, KKP juga akan meningkatkan literasi melalui produksi konten di NeptuneTV.

“Kita rencana akan memproduksi beberapa konten seperti seri Border Control yang akan bercerita tentang kerja tim BKIPM dan AP II serta stakeholders lainnya dalam mengawasi lalu lintas perikanan di bandara,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT AP II, Muhammad Awaluddin menyambut baik penguatan kerja sama yang sudah terjalin. Pihaknya akan menyiapkan sejumlah hal yang dibutuhkan guna terselenggaranya direct call di beberapa bandara yang dikelola AP II.

“Ini sangat bagus, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Kita komit untuk bersinergi dalam mewujudkan direct call ini,” kata Awaluddin.

Seperti diketahui, PT AP II mengelola 20 bandara yang tersebar di wilayah barat Indonesia. Direct call sendiri sebelumnya juga telah dimulai di beberapa bandara di wilayah timur seperti Manado serta Ambon.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga meminta jajarannya untuk terus memfasilitasi pelaku usaha agar dapat eksis di pasar dunia. Fasilitasi tersebut mulai dari pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar hingga penguatan peran quality assurance. (*)