TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester II Tahun 2021 sebesar Rp 4,166 T atau melampaui target yang sebesar Rp 3,8 T.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam acara Evaluasi dan Pemutakhiran Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) s.d Semester II Tahun Anggaran 2021 yang digelar di Jakarta.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa target PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 telah ditetapkan sebesar 3,8 T dan saat ini realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah melebihi target yaitu sebesar Rp. 4,166 T atau (109,64%). Namun demikian usaha untuk bisa meningkatkan PNBP harus terus dilakukan dengan maksimal dengan tata kelola PNBP yang optimal," ujar Arif.

Peserta kegiatan Evaluasi dan Pemutahiran Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) s.d Semester II Tahun Anggaran 2021 ini dihadiri oleh Para Bendahara Penerima atau Pengelola PNBP dan Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Acara ini turut dihadiri oleh wakil Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; Wakil Direktur Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; Wakil Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan; Para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Para Wakil dari PT. Pelindo Regional I, II, III dan IV; Para Bendahara Penerima dan Pengelola PNBP Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

"Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arif berpesan kepada seluruh UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk selalu melakukan peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan pembenahan yang lebih serius dalam pengelolaan dan penatausahaan PNBP serta lebih memaksimalkan penggalian potensi PNBP yang berasal dari kegiatan Transportasi Laut.

Dari sisi optimalisasi penggunaan Dana PNBP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak tahun 2019 telah menggunakan mekanisme pencairan menggunakan Surat Edaran Maksimum Pencairan (SE MP) Kantor Pusat, mekanisme maksimum pencairan pada Tahun 2022 akan dilakukan melalui 3 tahapan, yang pertama maksimum pencairan sebesar 60% pada bulan Januari 2022, kedua maksimum pencairan sebesar 80% pada bulan Juli 2022, ketiga maksimum pencairan sebesar 100% pada bulan Oktober 2022.

"Pengelolaan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup besar sehingga dapat kita rasakan bersama, pagu sumber dana PNBP dapat digunakan lebih optimal oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan yang lebih membanggakan mekanisme Maksimum Pencairan (MP) tersebut menjadi acuan bagi Kementerian lain seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama," ujarnya.

Untuk itu, Arif berharap komitmen dan kerja keras baik dari Kantor Pusat dan seluruh Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan termasuk juga penyerapan dana PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan melakukan langkah-langkah penertiban, perbaikan administrasi PNBP dan percepatan pelaksanaan kegiatan sumber dana PNBP serta peranan Kepala UPT dalam hal laporan penerimaan dan penyetoran serta realisasi penggunaan PNBP di lingkup Unitnya.

"Kembali saya mengingatkan sesuai PM.69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara, agar seluruh Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khusus Bendahara wajib memiliki sertifikasi Kompetensi (BNT), bagi Bendahara yang belum memiliki sertifikat agar berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) setempat," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini, sekaligus dilakukan pemberian Penghargaan dengan 3 Kategori yaitu Kategori PNBP >100 Miliar; Kategori PNBP >50-100 Miliar; dan Kategori <50 Miliar dengan kriteria penilaian meliputi :

1. UPT penghasil PNBP fungsional terbesar (dinilai dari kenaikan realisasi PNBP dari Bulan November 2020 s.d November 2021);
2. UPT penghasil PNBP non fungsional pemanfaatan BMN terbesar (dinilai dari realisasi PNBP pemanfaatan BMN selama Januari – Desember 2021);
3. UPT paling rajin input laporan harian (dinilai dari frekuensi input laporan harian pada Data Center PNBP Hubla selama Tahun 2021)
4. UPT dengan penatausahaan PNBP terbaik (dinilai dari kodefikasi tagihan, upload data dukung pada Data Center Hubla , optimalisasi realisasi target PNBP fungsional, dan selisih pelaporan pada Data Center dengan data Simponi dan SPAN);
5. UPT dengan perencanaan dan penyerapan MP PNBP terbaik (dinilai dari optimalisasi perencanaan penarikan dana PNBP dan capaian daya serap PNBP selama tahun 2021);
6. UPT dengan koordinasi terbaik (dinilai dari koordinasi UPT dengan koordinator wilayah maupun petugas pada eselon I Ditjen Hubla cq. Bagian Keuangan).

Berikut daftar UPT penerima award penghargaan:

1. Kategori PNBP > 100 M
Juara 1 KSOP Palembang
Juara 2 OP Utama Tanjung Perak
Juara 3 KSOP Samarinda

2. Kategori PNBP >50 - 100 M
Juara 1 KSOP Panjang
Juara 2 KSOP Kotabaru-Batulicin
Juara 3 KSOP Tanjung Emas

3. Kategori PNBP < 50 M
Juara 1 KSOP Cirebon
Juara 2 KSOP Tanjung Buton
Juara 3 UPP Pulau Bunyu (*)