Ketua DPD RI Minta Pemerintah Siapkan Strategi Respon Kenaikan Harga Minyak dan Gas Bumi
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menyiapkan strategi untuk merespon kenaikan minyak dan gas bumi.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menyiapkan strategi untuk merespon kenaikan minyak dan gas bumi.
"Saya meminta pemerintah memiliki langkah alternatif untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dan gas bumi dunia selain menaikan harga," kata LaNyalla Mattalitti di sela kegiatan reses di Jawa Timur, Senin (18/4/2022).
Menurut LaNyalla Mattalitti, saat ini beban masyarakat sudah sangat besar. Sehingga menaikkan harga bukan solusi yang diharapkan.
"Sedangkan pergerakan ekonomi sangat rendah, sehingga masyarakat semakin berat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari," kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, langkanya minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro menjadi penyebab kelompok ini banyak yang menghentikan usaha. Kendati mereka masih berdagang, tetapi sudah tidak setiap hari, sehingga lambat laun penghasilannya terus menurun.
LaNyalla menilai pemerintah dapat melibatkan ahli ekonomi serta para pakar di bidang keilmuan lainnya agar dapat dilihat baik dari sisi sosial kemasyarakatan untuk mencari strategi dan keputusan yang tidak memberatkan rakyat.
"Jadi, tidak setiap kenaikan harga dunia ditanggapi dan diputuskan dengan kenaikan tarif. Itu tentunya sangat klasik dan konvensional. Tetapi harusnya pemerintah memiliki terobosan-terobosan dalam menghadapi masalah kenaikan harga dunia," kata LaNyalla Mattalitti.
Sebagaimana diketahui, pemerintah makin serius dengan rencana menaikkan harga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kg. Hal ini dilakukan demi mengimbangi kenaikan harga minyak dan gas bumi secara global.
Berkaitan dengan rencana ini, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar pasokan BBM dan LPG tetap terjaga di tengah gempuran kenaikan harga energi dunia. Rencana kenaikan ini juga telah disampaikan Menteri ESDM di hadapan DPR RI. (*)