TRIBUNNEWS.COM – Kebangkitan Indonesia bakal dimulai dari Desa. Kejelasan arah pembangunan desa yang terangkum dalam SDGs Desa dan didukung basis data mumpuni bakal menjadi kunci percepatan capaian kesejahteraan warga desa.

“SDGs Desa merupakan pelokalan Sustainable Development Goals yang didasarkan pada konteks budaya 74.961 desa di Indonesia. SDGs Desa menjadi arah baru pembangunan desa yang memastikan kejelasan Indikator untuk mengukur kemajuan desa,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat menjadi narasumber dalam Ministerial Lecture, dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia : Recover Together, Recover Stronger tentang Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/5/2022).

Halim Iskandar menjelaskan kejelasan arah pembangunan desa merupakan hal krusial untuk benar-benar menyejahterakan desa-desa di Indonesia. Dengan kejelasan arah pembangunan desa ini, maka pemangku kepentingan (stake holder) baik di level pusat, daerah, hingga pemerintah desa tidak lagi meraba-raba apa yang harus dilakukan untuk menyejahterakan warga desa.

“Di masa lalu, pembangunan desa hanya menjadi domain segelintir elit desa dengan indikator yang hanya ditentukan oleh mereka. Dengan adanya SDGs Desa hal itu tidak bisa lagi dilakukan karena ada kejelasan indikator yang harus dicapai sesuai dengan keunggulan lokal desa,” katanya.

Dia menegaskan tidak hanya memastikan indikator capaian kemajuan desa, pembangunan desa dewasa ini harus didasarkan pada basis data yang jelas. Dalam 2,5 tahun terakhir Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) terus melakukan konsilidasi data desa.

Sebanyak 1.547.684 relawan diterjunkan untuk memastikan kondisi warga desa by name by address individual atau keluarga.

“Selain dari relawan, data ini juga dikumpulkan dari informasi warga desa. Dengan demikian data yang terkumpul benar-benar valid mencerminkan situasi objektif desa sehingga rencana pembangunan bisa disusun dengan target dan tujuan yang jelas,” katanya.

Dengan adanya SDGs Desa dan data valid, lanjut Gus Halim, para kepala dan sekretaris desa akan mampu merumuskan profil desa sekaligus membaca hasil 222 sasaran SDGs Desa.

"Kemampuan ini akan sangat berguna dalam membuat rekomendasi program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa. “Dengan demikian pembangunan desa akan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu dan keluarga di masing-masing desa,” katanya.

Gus Halim mengatakan jika SDGs Desa itu berkontribusi sebesar 84 persen terhadap Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Dipaparkannya, menurut Kemendagri sebesar 91 persen adalah wilayah desa dan 11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.

"Aksi tercapainya 12 tujuan SDGs Desa berkontribusi 91 persen pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini," sebutnya.

Sementara dari aspek kewargaan, menurut Kemendagri sebanyak 71 persen penduduk itu berada di desa. Data hasil SDGs Desa menjadi rujukan dan milik desa yang memuat data detail soal warga desa berbasis RT. Data ini dikumpulkan oleh 1.547.684 relawan dengan menggunakan Dana Desa Rp1.572.553.390.689. Secara akumulatif, SDGs Desa level nasional mencapai 45,86 dengan capaian tujuan tertinggi sebanyak 97,96.

Turut hadir dalam kuliah umum ini Nyai Lilik Umi Nashriyah, Dirjen PPKTrans Aisyah Gamawati, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Rektor UGM Prof Panut Mulyono, Ketua Dewan Guru Besar Prof Muhammad Maksum, Dekan Fakultas Geografi Danang Sri Hadmoko, Dekan di lingkungan UGM serta Mahasiswa. (*)