Dalam tahun-tahun terakhir ini, muncul kesadaran dan ambisi global untuk menurunkan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius dibandingkan masa pra-industri. Salah satu pendekatannya adalah mengakhiri penggunaan energi fosil yang polutif dengan beralih ke energi hijau.

Sayangnya, belum ada yang tahu kapan upaya pemulihan suhu bumi itu bisa diwujudkan, kendati target waktu sering ditetapkan. Target ini akan kembali dibahas dalam forum G-20 di Bali Oktober-November 2022 mendatang.

Dari kecenderungan itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa ancaman dari perubahan iklim masih membayangi kehidupan bersama hingga beberapa tahun ke depan. Maka, tantangan bersamanya adalah mengkreasi langkah dan upaya untuk meminimalisir dampak buruk perubahan iklim. Pengalaman sudah mengajarkan dan menunjukan apa saja wujud dari dampak dan ekses perubahan iklim.

Berkait dengan ekses itu, layak untuk disimak kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang potensi kerugian yang ditimbulkan oleh dampak perubahan iklim. Menurut Bappenas, jika tidak ada intervensi kebijakan, dampak perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi nasional hingga Rp544 triliun sepanjang periode 2020-2024.

"Memang, mengeliminasi dampak perubahan iklim dalam konteks sekarang mungkin tidak mudah. Paling relevan adalah meminimalisir dampak dan eksesnya. Maka, langkah paling utama adalah mendorong semua orang, termasuk pemerintah dan semua pemerintah daerah, untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Dengan beradaptasi, akan muncul pemahaman tentang dampak dan ekses perubahan iklim," ajak Bamsoet.

Dengan memahami dampak dan ekses perubahan iklim, perencanaaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah idealnya mengacu pada ancaman itu, sehingga ekses bencana seperti banjir rob di Jateng dan Jatim dapat diminimalisir.*