TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI yang juga alumni Universitas Jayabaya Bambang Soesatyo memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-64 dan Wisuda Program Sarjana S1, S2, dan S3 Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Jayabaya.

Membahas tentang peran kolaborasi MPR RI dengan perguruan tinggi dalam membangun karakter bangsa di Era Society 5.0, Bamsoet mengungkapkan bahwa saat ini MPR RI sedang menyiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk memastikan banga Indonesia siap menghadapi Society 5.0 sekaligus siap menyambut Indonesia Emas 2045.

"Didalam PPHN terdapat capaian yang ingin diraih bangsa dalam berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan. Sehingga tidak lagi terjadi setiap kali ganti pemerintahan atau ganti menteri, menyebabkan ganti kurikulum pendidikan yang justru membuat tenaga pendidik dan peserta didik menjadi kebingungan. Seringkalinya terjadi pergantian kurikulum menandakan bahwa bangsa kita belum memiliki roadmap pendidikan yang terarah, yang bisa dilaksanakan oleh siapapun yang memimpin Indonesia," ujar Bamsoet saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-64 dan Wisuda Program Sarjana S1, S2, dan S3 Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Turut hadir antara lain, Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) Wilayah III Paristiyanti Nurwardani, Ketua Yayasan Jayabaya Yuyun Moeslim Taher yang diwakili Adang Taher, Rektor Universitas Jayabaya Amir Santoso, dan segenap sivitas akademika Universitas Jayabaya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, generasi muda adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi bangsa dan negara untuk melangkah menuju kemajuan peradaban.

Terlebih saat ini bangsa Indonesia telah menapakan kaki pada fase bonus demografi, dimana komposisi demografi didominasi penduduk usia produktif yang mayoritasnya adalah generasi muda.

Titik puncak fase bonus demografi diperkirakan terjadi hingga tahun 2030, dimana jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 285 juta hingga 300 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persennya, atau sekitar 199,5 juta hingga 210 juta jiwa adalah kelompok usia produktif.

"Yayasan Indonesia Forum dalam Visi Indonesia 2030 memproyeksikan kekuatan ekonomi Indonesia mencapai posisi lima besar dunia pada tahun 2030, di saat kita berada pada posisi puncak bonus demografi. Tingkat pendapatan perkapita mencapai 18.000 US dollar per tahun, terbesar kelima setelah China, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Sementara dalam laporan 'Essential 2007' yang diterbitkan United Bank of Switzerland (UBS), diprediksi pada tahun 2025 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, dan pada tahun 2050, posisi Indonesia akan menempati urutan ke 5," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, berbagai proyeksi tersebut menggambarkan besarnya potensi kekuatan perekonomian nasional, dan kontribusi bonus demografi sebagai sebuah momentum penting yang tidak boleh begitu saja dilewatkan.

Bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah sukses mengoptimalkan periode bonus demografi, seperti Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang.

"Kunci keberhasilan negara-negara tersebut dalam memanfaatkan bonus demografi adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM). Sehingga ketika berada pada fase bonus demografi keberlimpahan penduduk usia produktif bertransformasi menjadi sumberdaya pembangunan yang tidak hanya memiliki daya saing, kreatif dan inovatif, namun juga memiliki karakter dan wawasan kebangsaan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, menyiapkan kelompok usia produktif sebagai sumber daya pembangunan yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan adalah tantangan yang tidak mudah.

Mengingat modernitas zaman di mana lompatan kemajuan teknologi berpacu dengan derasnya arus globalisasi, serta kenyataan bahwa landscape ideologi, politik, dan ekonomi global yang dinamis, penuh dengan disrupsi dan kompetisi.

Di sinilah pentingnya pendidikan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan untuk diselenggarakan dalam forum-forum lingkungan akademis, khususnya perguruan tinggi, sehingga dapat secara langsung menyentuh generasi muda bangsa sebagai aset pembangunan.

"Dalam kerangka itu, MPR senantiasa berupaya membangun 'benteng ideologi', melalui vaksinasi ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR RI, yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa," pungkas Bamsoet. (*)