Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kampanye Keselamatan Pelayaran, Kemenhub Ajak Perusahaan Pelayaran Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Dorongan ini diwujudkan melalui pemberian apresiasi berupa penghargaan kepada Perusahaan Pelayaran yang memiliki performa terbaik

Editor: Content Writer
zoom-in Kampanye Keselamatan Pelayaran, Kemenhub Ajak Perusahaan Pelayaran Tingkatkan Kualitas Pelayanan
dok. Kemenhub
Kampanye Keselamatan Pelayaran yang diselenggarakan di Hotel Haris Vertu Harmoni Jakarta pada pagi hari ini (20/12). 

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mendorong para perusahaan pelayaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja yang semakin baik.

Dorongan ini diwujudkan melalui pemberian apresiasi berupa penghargaan kepada Perusahaan Pelayaran yang memiliki performa terbaik pada kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran yang diselenggarakan di Hotel Haris Vertu Harmoni Jakarta pada pagi hari ini (20/12).

Penghargaan tersebut diberikan kepada 3 (tiga) Perusahaan Pelayaran atas prestasi sebagai Pemilik/Operator Kapal berbendera Indonesia yang mengoperasikan kapal ke luar negeri dengan performa terbaik, yakni PT. Meratus Line, PT. International Golden Shipping, dan EGS Marine Corp.

“Sebagai bangsa yang merupakan keturunan Pelaut yang telah menjelajah ke seluruh dunia, mari kita terus upayakan kejayaan maritim di Indonesia. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada ketiga perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan atas pelayanan yang baik, agar terus dipertahankan dan juga dapat dijadikan motivasi bagi perusahaan pelayaran lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja yang semakin baik,” ujar Dirjen Arif.

Dirjen Arif mengatakan, bahwa baik tidaknya pelayaran bergantung pada operator dan juga regulator dalam memberikan pelayanan terbaik. Setelah berhasil dalam menerapkan azas cabotage, Dirjen Arif mengajak seluruh pihak untuk tetap memilki visi ke depan, yakni beyond cabotage, di mana kapal-kapal Indonesia harus bisa memberikan pelayanan ke luar negeri.

“Mari kita memiliki rasa cinta kepada bangsa ini dengan memberikan pelayanan terbaik pada kegiatan-kegiatan eksport, sehingga baik UMKM dan pemilik usaha lain di Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspornya,” ajak Dirjen Arif.

Lebih lanjut, Dirjen Arif mendorong semua operator untuk mematuhi regulasi agar memenuhi semua aspek keselamatan, baik di sisi peralatan maupun manajemen sehingga jangan sampai kapal-kapal Indonesia ditahan di luar negeri.

Berita Rekomendasi

Dirjen Arif mengungkapkan, bahwa kapal berbendera Indonesia saat ini sudah memenuhi white list dalam Tokyo MoU, yang dapat diartikan kapal berbendera Indonesia dalam performa yang sangat baik sehingga dapat menambah kepercayaan dunia terhadap kapal-kapal Indonesia.

Hal ini menurutnya tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, baik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Administrator dan Negara Bendera Kapal atau Flag State dalam melakukan pengawasan kelaiklautan kapal sesuai aturan yang berlaku, baik Nasional maupun Internasional.

“Hal ini juga merupakan peran dari para pemilik kapal atau operator untuk memenuhi kebutuhan kapalnya sesuai ketentuan, serta peran dari awak kapal dalam menjaga kondisi kapal agar selalu memenuhi ketentuan kelakiklautan kapal. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, baik kepada semua pihak, baik PSC dan operator yang mampu mempertahankan kapal agar tetap berada di white list. Selain itu, tahun 2024 Indonesia akan menjalani IMSAS, audit dari IMO, bari bersama kita siapkan dengan baik, satukan tekad untuk mempersiapkan armada dan bangsa kita untuk menjadi poros maritim dunia,” tukas Dirjen Arif.

Dirjen Arif juga mendorong semua pihak untuk langsung melaporkan apabila ada pelayanan yang tidak sesuai dan pungutan-pungutan di luar ketentuan. Menurutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa Pelabuhan telah mendapatkan raport hijau dari KPK dan pihaknya terus berupaya melakukan pengembangan dan perbaikan di Pelabuhan-Pelabuhan lain di seluruh Indonesia.

“Kami terus mengupayakan agar seluruh Pelabuhan di Indonesia menerapkan Inaportnet sehingga seluruh kapal dan barang di Indonesia dapat dipantau pergerakannya. Hal ini juga akan dikolaborasikan dengan penerapan single billing, sehingga untuk pembayaran menggunakan cashless sehingga diharapkan dapat mengurangi adanya pungutan-pungutan liar,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Arif menyampaikan keprihatinannya terhadap kecelakaan kapal yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Untuk itu, ia mendorong kolaborasi yang baik antara operator, regulator dan pengguna jasa agar bekerja sama dengan baik demi kelancaran dan keselamatan kegiatan pelayaran di Indonesia serta perlindungan lingkungan maritim.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas