TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah untuk memitigasi kenaikan harga pangan global yang mencapai rekor tertingginya sepanjang tahun 2022.

Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada Januari 2023 merilis indeks pangan dunia mencapai titik tertinggi sebesar 143,7 poin atau 14,3 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Ini tentu menjadi peringatan bagi Indonesia mengingat ketahanan pangan masih menjadi polemik yang tidak juga berkesudahan.

Selepas bencana kelangkaan dan kenaikan harga pada beberapa komoditas sepanjang tahun 2022, apa yang disampaikan oleh Badan PBB tersebut perlu disikapi dengan serius.

“Sepanjang 2022, kita mengalami kerawanan pangan. Kelangkaan dan kenaikan harga beberapa komoditas pokok rakyat seperti daging, telur, dan juga minyak goreng masih menyisakan berbagai pertanyaan dalam skema mitigasi dan solusinya. Laporan dari FAO ini perlu menjadi atensi publik, khususnya pemerintah agar mengambil tindakan yang cepat, perlu, dan terarah. Jangan sampai kita terlambat menyiasati dinamika ketersediaan pangan global yang semakin mengkhawatirkan,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menurut Syarief, terganggunya rantai pasok komoditas global sebagai dampak langsung dari perang Rusia – Ukraina juga mempengaruhi situasi pangan domestik. Apalagi mengingat Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa produksi beras nasional mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2018, beras tersedia sebanyak 33,94 juta ton, terus menurun menjadi 31,31 juta ton (2019), 31,50 juta ton (2020), dan 31,36 juta ton (2021). Ini tentu harus menjadi catatan, kinerja pangan kian memburuk. Jangan sampai kita mengalami ancaman berganda: kinerja domestik dan ketidakpastian global.

Profesor di Bidang Strategi dan Manajemen Koperasi dan UKM ini berpendapat, pemerintah sebaiknya mereformulasi kebijakan alokasi keuangan. Jangan semua kebijakan harus berbasis pembangunan infrastruktur, namun melupakan ketahanan pangan yang justru merupakan kebutuhan mendasar rakyat. Narasi pembangunan fisik seharusnya determinan terhadap kapasitas fiskal.

Jika pemerintah hanya mengukur keberhasilan pembangunan pada infrastruktur belaka, tentu cara pandang ini harus dievaluasi. Pembangunan mestinya holistik, proporsional terhadap sektor-sektor strategis yang memang kebutuhan pokok rakyat.

“Sebaiknya pemerintah memprioritaskan alokasi fiskal pada ketahanan komoditas pokok. Peningkatan kuantitas dan kualitas pangan, pemberdayaan petani, dan inovasi teknologi masih belum juga menjadi kebijakan arus utama. Potensi dan kelimpahan sumber daya yang kita miliki jangan sampai menjadi perangkap keterpurukan," sebutnya.

"Ibarat pepatah 'Bak tikus mati di lumbung padi', jangan sampai kita justru menjadi negara yang terjebak pada kerapuhan pangan. Kita berharap, kecuali pemerintah bertindak cepat dan terarah, ancaman kerapuhan pangan ini tidak akan menjadi nyata,” tutup Syarief. (*)