TRIBUNNEWS.COM - Guna percepatan implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Manual Serial Forestry and Other Land Use (FOLU) di Jakarta pada Selasa, 9 Mei 2023. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian penyusunan dan penetapan manual pertama yang telah dilaksanakan pada 10-11 April 2023.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas.

Konsultasi Publik ini dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap substansi yang ada pada 8 draft manual yang telah di re-format dan diperbaiki berdasarkan protokol manual FOLU yang mana akan didiskusikan dan dikonsultasikan pada konsultasi publik kedua ini.

Dikatakan Wakil Menteri LHK Alue Dohong saat membuka acara, manual-manual yang akan terus disusun ini akan memperkuat langkah-langkah operasional FOLU di lapangan juga akan menjadi literasi pengembangan ilmu pengetahuan bidang FOLU.

“Selanjutnya kerja-kerja FOLU harus dapat dilakukan pengukuran verifikasi dan pelaporannya secara akuntabel sehingga semakin memperkuat trust semua pihak di dalam negeri maupun dunia internasional,” tambah Wakil Menteri Alue.

Draft Manual yang disusun meliputi: Manual Operasi Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar, Peredaran Hasil Hutan dan Tumbuhan Satwa Liar yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan; Manual Pengawasan Penataan Persetujuan Lingkungan pada Perizinan Berusaha di Ekosistem Gambut yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan; Manual Pengumpulan Data, Informasi, Bahan dan Keterangan Tindak Pidana Kehutanan yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan; Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan.

Selain itu, juga disusun Manual Inventarisasi dan Verifikasi Keanekaragaman Hayati Tinggi di Kawasan Konservasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Manual Penilaian Jasa Lingkungan Berbasis Karbon di Kawasan Konservasi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Manual Pemulihan Ekosistem di Kawasan Hutan Konservasi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta; dan Manual Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut, yang diusulkan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Untuk itu, Alue Dohong meminta kepada seluruh Pemangku Kebijakan, Akademisi dan Praktisi agar tidak lagi bekerja by business as usual tetapi harus melakukan kerja, kerja extra ordinary bergerak lebih cepat untuk memperbaiki tata kelola hutan menjadi lebih baik karena targat-target yang ditetapkan sangat besar.

“Selanjutnya secara terukur dan sistematis terus dilakukan peningkatan pembangunan kehutanan melalui Sustainable Forest Management (Pembangunan Hutan Lestari), penyelenggaran perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang semakin tertata,” tegas Alue Dohong.

Sejalan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq selaku Sekretaris manual FOLU menyebutkan dalam laporannya bahwa hingga saat ini tim Sekretariat Panel FOLU telah menerima sebanyak 56 judul manual. Semua judul tersebut telah ditelaah, sehingga menghasilkan 7 judul manual yang sedang menuju penetapan oleh Menteri LHK, 8 judul yang akan didiskusikan dan konsultasikan pada saat ini, 8 judul untuk dibahas ulang dan 10 judul sedang dalam proses re-format dan akan dilakukan pendalaman serta diskusi publik pada tahap selanjutnya agar dapat digunakan sebagai acuan.

Kegiatan konsultasi publik ini menghadirkan expert dari akademisi, praktisi dan birokrasi KLHK. Kehadiran para expert akademisi dan praktisi ini, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang relevan sesuai dengan ilmu atau keahliannya untuk membangun guidance dengan perspektif teknokratik, birokratik dan scientific sehingga manual draft yang terbangun dapat menjadi acuan langkah-langkah kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan prosedur praktikal.

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian laporan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan diikuti dengan pemaparan tim pembuat draft serta diskusi bersama para expert. Turut hadir dalam konsultasi publik ini tim Panel Manual Forestry and Other Land Uses, Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup, dan pejabat KLHK serta akademisi/pakar pembahasan manual FOLU.(*)