TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hadir di seluruh Indonesia melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Pada tahun 2022 lalu, Program BPBL memberikan bantuan sambungan listrik gratis kepada 14.307 rumah tangga tidak mampu di Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 2.129 sambungan rumah tangga berasal dari Kabupaten Bandung Barat yang tersebar di 11 kecamatan.

Dalam Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL Provinsi Jawa Barat di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (17/06/2023),

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar menyebutkan masyarakat penerima program BPBL mendapat instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik perdana.

“Pada tahun 2023 ini, program BPBL akan dilanjutkan kembali dengan menyasar 125.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Direncanakan Provinsi Jawa Barat akan mendapat alokasi sebesar 19.430 rumah tangga penerima BPBL di tahun 2023 ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Achmad Fauzan Azima menyampaikan terima kasih atas Program BPBL untuk masyarakat Bandung Barat.

"Semoga program ini dapat mendukung program “Bandung Barat Caang (Terang)” yang sedang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat," tutur Achmad Fauza.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Barat Susiana Mutia menyampaikan komitmen PLN dalam mendukung Program BPBL.

 "Program BPBL merupakan bukti kontribusi PLN meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat lebih baik," ujar Susi.

Ia menyatakan PLN siap menjadi penggerak di bidang ketenagalistrikan dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk mencapai Rasio Elektrifikasi 100 persen.

Hal Senada juga disampaikan Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rian Firmansyah yang menyebutkan kuota BPBL meningkat di tahun ini. 

"Ada beberapa evaluasi terhadap program ini, antara lain penambahan kuota BPBL dari 80.000 menjadi 125.000 dan untuk daya listrik naik dari 450 VA menjadi 900 VA. Semoga menjadi lebih bermanfaat," kata Rian.

Ia menyebut perlunya kolaborasi dalam program mewujudkan program ini. Rian mengatakan Komisi VII senantiasa menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Masyarakat kita bantu karena mereka tidak tahu jalur-jalur birokrasi untuk menyampaikan kebutuhannya. Dengan kerja sama yang baik antara aparat desa, kades, camat, dan dengan kolaborasi yang baik, maka terwujud program dari dana APBN yang bermanfaat dan tepat sasaran" Rian menyampaikan.

Tak Dipungut Biaya