TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian akan segera memperbarui keberadaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pontianak dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pontianak di Hotel D’Anaya, Bogor, Jumat (30/6).

Pelabuhan Pontianak mengalami pendangkalan akibat sedimentasi tinggi di alur Sungai Kapuas. Berdasarkan hasil survei di kolam pelabuhan, diperoleh data kedalaman -6 sampai -10 MLWS, sedangkan kedalaman di alur pelayaran bervariasi antara -3.5 sampai 16.3 MLWS dengan kapasitas penampungan maksimal di dermaga, yaitu ukuran kapal 1.000 DWT. Kondisi tersebut menyebabkan kapal besar tidak bisa sandar di Pelabuhan Pontianak sehingga kapal- kapal besar dialihkan ke Pelabuhan Kijing.

Kendati demikian, pemerintah akan terus mengoptimalkan keberadaan Pelabuhan Pontianak, mengingat Pelabuhan Pontianak masih memiliki peran penting dalam menghubungkan Kalimantan Barat khususnya Kota Madya Pontianak dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya, serta adanya rencana untuk menjadikan Pelabuhan Pontianak sebagai pelabuhan wisata heritage. Terlebih, pelabuhan yang dinaungi oleh PT Pelindo tersebut saat ini masih melayani aktifitas barang dan penumpang.

“Untuk itu, FGD kali ini merupakan kegiatan untuk mereview atau updating aturan terkait alur pelayaran masuk Pelabuhan Pontianak guna terus menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Provinsi Kalimantan Barat terutama bagi kapal-kapal yang berlayar melalui Pelabuhan Pontianak,” kata Capt. Budi Mantoro.

Capt. Budi Mantoro menerangkan bahwa sejak tahun 2015 keberadaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pontianak diatur melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP.442 Tahun 2015 tentang penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pontianak.

Selanjutnya, Capt. Budi Mantoro menjelaskan bahwa Pelabuhan Pontianak memegang peranan penting sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebagai penghubung mata rantai transportasi antar pelabuhan serta menjadi tempat kegiatan bongkar muat bagi penumpang dan barang.

“Pelabuhan Pontianak saat ini masih menjadi pusat aktivitas logistik dan penumpang serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal bahkan masih menjadi primadona bagi pelaku usaha disekitar pelabuhan Pontianak,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Capt. Budi Mantoro juga mengatakan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan koridor alur-pelayaran, menetapkan sistem rute, menetapkan tata cara berlalu lintas dan menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya, di mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Alur pelayaran ditetapkan oleh batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran. Alur pelayaran juga dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan melalui maklumat pelayaran maupun berita pelaut Indonesia,” jelasnya.

Agenda FGD ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik dalam proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan berdasarkan informasi yang akurat, sehingga akan menghasilkan pandangan yang cermat, usulan yang konstruktif, dan rekomendasi yang kuat untuk penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pontianak.

Kegiatan FGD Penetapan Alur Masuk Pelabuhan merupakan tahapan mekanisme dalam rangka menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan Menteri Perhubungan yang baru ini nantinya akan menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP.442 Tahun 2015.

“Pemerintah berharap dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan yang baru tersebut, nantinya ketertiban, kelancaran serta keselamatan lalu-lintas pelayaran khususnya di perairan Pelabuhan Pontianak akan tetap terjaga,” timpalnya.

FGD kali ini menghadirkan para narasumber dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak terkait survei hidro-oseanografi dalam rangka rencana penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan Pontianak, Direktorat Kepelabuhanan terkait dukungan data dan informasi rencana pengembangan pelabuhan Pontianak, Pushidrosal terkait pentingnya penggambaran alur-pelayaran masuk pelabuhan Pontianak pada Peta Laut Indonesia, dan Direktorat Kenavigasian terkait proses penetapan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pontianak.

Adapun para peserta FGD berasal dari perwakilan Pushidrosal, Kemenko Marves, KKP, BIG, perwakilan dari Direktorat dan Bagian di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Kepala Distrik Navigasi Type A Kelas III Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, perwakilan Distrik Navigasi di seluruh Indonesia, serta stakeholder terkait, baik secara luring maupun daring.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menetapkan sebanyak 636 Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Menurut data Direktorat Kenavigasian, sampai saat ini proses penyusunan dan penetapan alur pelayaran di seluruh perairan Indonesia sudah mencapai 127 Keputusan Menteri Perhubungan.