TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan negara-negara Anggota International Maritime Organization (IMO) atau organisasi maritim internasional dalam rangka pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025.

Tidak hanya dilakukan di dalam negeri dengan mengundang para Duta Besar negara anggota IMO dengan menghadiri Lunch atau Diplomatic Reception seperti yang telah diselenggarakan awal bulan Juli ini di Jakarta, namun juga dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Sidang Council IMO ke 129 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris pada hari ini, Kamis (20/7).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, yang menjadi Delegasi Indonesia pada Sidang Council 129 tersebut, mengungkapkan bahwa delegasi Indonesia terus berupaya menggalang dukungan negara anggota IMO dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2024-2025. Upaya penggalangan dukungan tersebut dilaksanakan dengan menggelar sejumlah kegiatan seperti Coffee Break bagi para anggota Dewan IMO pada tanggal 18 Juli lalu, side event dengan mengadakan pertemuan bilateral, serta menyelenggarakan lunch reception di gedung IMO London pada siang hari ini (20/7).

Baca juga: Sambut Baik Terpilihnya Sekjen IMO Baru di London, Dirjen Hubla: Arsenio akan Bawa IMO Lebih Baik

“Pada tanggal 18 Juli kemarin, Indonesia menjadi host coffee break. Hari ini, kita juga menggelar lunch reception di IMO Delegates Lounge.” terang Dirjen Arif.

Pada penyelenggaraan Lunch Reception yang dihadiri oleh Negara Anggota IMO tersebut, Dirjen Arif menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi anggota aktif IMO sejak tahun 1961, dan telah menjadi anggota Dewan IMO yang berdedikasi sejak tahun 1973. Oleh karena itulah, tahun ini Indonesia kembali mencalonkan diri untuk melanjutkan kontribusinya terhadap transportasi laut dunia dengan menjadi Anggota Dewan di bawah Kategori “C” periode 2024-2025 pada pemilihan anggota Dewan IMO di bulan Desember 2023 mendatang.

Dirjen Arif menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai tata kelola laut yang baik melalui beberapa langkah seperti penerapan standar global yang kuat dan kepatuhan terhadap Instrumen IMO tentang keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut termasuk kompetensi dan hak-hak dasar pelaut dengan bekerja sama dengan negara maritim lainnya, serta partisipasi perempuan dalam industri maritim.

Selain itu, Dirjen Arif juga menyampaikan bahwa Indonesia akan melanjutkan kemitraan dan memperluas Kerjasama dengan IMO dan negara-negara anggotanya untuk mencapai target bersama dan mewujudkan pemenuhan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, khususnya Sustainable Development Goals (SDG) 14 dan SDG terkait lainnya.

Baca juga: Kemenhub Siapkan Materi Terkait Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Jelang Sidang IMO MEPC-80

Dia juga mengajak negara-negara Anggota untuk menjalin kerja sama dalam memajukan industri maritim dunia.

“Indonesia menyambut baik negara-negara anggota IMO yang ingin berpartisipasi dan berbagi praktik terbaik dalam mengembangkan pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri maritim,” tukasnya.

Dirjen Arif menyampaikan, bahwa saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi kapal dan pelabuhan serta industri maritim nasional secara keseluruhan.

“Selain itu, Indonesia telah mengimplementasikan Maritime Single Window, yang dikenal sebagai Integrated Carrier Single Submission dan mengembangkan INAPORTNET sebagai administrasi sistem manajemen kapal yang sepenuhnya digital untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, guna memfasilitasi transportasi laut domestik dan internasional dengan cara menyederhanakan dan menyelaraskan proses terkait secara sistematis, sesuai dengan amandemen Konvensi FAL,” terangnya.

Lebih lanjut, Dirjen Arif juga mengajak negara-negara Anggota IMO untuk memperkuat kerja sama dalam penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan untuk mempercepat penurunan emisi GRK dari kapal. Dengan strategi GHG awal IMO yang baru direvisi, Pemerintah Indonesia menurutnya, telah menyiapkan strategi yang mendorong dekarbonisasi pelayaran di tingkat nasional.

Dirjen Arif menjelaskan, bahwa Indonesia telah mengamanatkan penerapan langkah-langkah efisiensi energi, program peremajaan kapal, wajib melaporkan konsumsi bahan bakar untuk semua kapal berbendera Indonesia, pemasangan alat bantu navigasi tenaga surya, dan elektrifikasi pelabuhan. Dia menambahkan, bahwa hingga akhir tahun 2022, fasilitas On-Shore Power Supply (OPS) kini telah tersedia di 21 pelabuhan, dan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlahnya secara signifikan tahun ini.

Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan dengan menerapkan program biodiesel wajib, yaitu B-35 untuk industri perkapalan dalam negeri. Dalam tiga tahun terakhir penggunaan bahan bakar biodiesel telah mencapai 22,7 persen dari total konsumsi bahan bakar laut di Indonesia.