TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menggalang dukungan negara-negara Anggota International Maritime Organization (IMO) atau organisasi maritim internasional dalam rangka pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025.

Tidak hanya dilakukan di dalam negeri dengan mengundang para Duta Besar negara anggota IMO dengan menghadiri Lunch atau Diplomatic Reception seperti yang telah diselenggarakan awal bulan Juli ini di Jakarta, namun juga dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Sidang Council IMO ke 129 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris pada hari ini, Kamis (20/7).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, yang menjadi Delegasi Indonesia pada Sidang Council 129 tersebut, mengungkapkan bahwa delegasi Indonesia terus berupaya menggalang dukungan negara anggota IMO dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2024-2025. Upaya penggalangan dukungan tersebut dilaksanakan dengan menggelar sejumlah kegiatan seperti Coffee Break bagi para anggota Dewan IMO pada tanggal 18 Juli lalu, side event dengan mengadakan pertemuan bilateral, serta menyelenggarakan lunch reception di gedung IMO London pada siang hari ini (20/7).

Baca juga: Sambut Baik Terpilihnya Sekjen IMO Baru di London, Dirjen Hubla: Arsenio akan Bawa IMO Lebih Baik

“Pada tanggal 18 Juli kemarin, Indonesia menjadi host coffee break. Hari ini, kita juga menggelar lunch reception di IMO Delegates Lounge.” terang Dirjen Arif.

Pada penyelenggaraan Lunch Reception yang dihadiri oleh Negara Anggota IMO tersebut, Dirjen Arif menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi anggota aktif IMO sejak tahun 1961, dan telah menjadi anggota Dewan IMO yang berdedikasi sejak tahun 1973. Oleh karena itulah, tahun ini Indonesia kembali mencalonkan diri untuk melanjutkan kontribusinya terhadap transportasi laut dunia dengan menjadi Anggota Dewan di bawah Kategori “C” periode 2024-2025 pada pemilihan anggota Dewan IMO di bulan Desember 2023 mendatang.

Dirjen Arif menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai tata kelola laut yang baik melalui beberapa langkah seperti penerapan standar global yang kuat dan kepatuhan terhadap Instrumen IMO tentang keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut termasuk kompetensi dan hak-hak dasar pelaut dengan bekerja sama dengan negara maritim lainnya, serta partisipasi perempuan dalam industri maritim.

Selain itu, Dirjen Arif juga menyampaikan bahwa Indonesia akan melanjutkan kemitraan dan memperluas Kerjasama dengan IMO dan negara-negara anggotanya untuk mencapai target bersama dan mewujudkan pemenuhan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, khususnya Sustainable Development Goals (SDG) 14 dan SDG terkait lainnya.

Baca juga: Kemenhub Siapkan Materi Terkait Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Jelang Sidang IMO MEPC-80

Dia juga mengajak negara-negara Anggota untuk menjalin kerja sama dalam memajukan industri maritim dunia.

“Indonesia menyambut baik negara-negara anggota IMO yang ingin berpartisipasi dan berbagi praktik terbaik dalam mengembangkan pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri maritim,” tukasnya.

Dirjen Arif menyampaikan, bahwa saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi kapal dan pelabuhan serta industri maritim nasional secara keseluruhan.

“Selain itu, Indonesia telah mengimplementasikan Maritime Single Window, yang dikenal sebagai Integrated Carrier Single Submission dan mengembangkan INAPORTNET sebagai administrasi sistem manajemen kapal yang sepenuhnya digital untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, guna memfasilitasi transportasi laut domestik dan internasional dengan cara menyederhanakan dan menyelaraskan proses terkait secara sistematis, sesuai dengan amandemen Konvensi FAL,” terangnya.

Lebih lanjut, Dirjen Arif juga mengajak negara-negara Anggota IMO untuk memperkuat kerja sama dalam penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan untuk mempercepat penurunan emisi GRK dari kapal. Dengan strategi GHG awal IMO yang baru direvisi, Pemerintah Indonesia menurutnya, telah menyiapkan strategi yang mendorong dekarbonisasi pelayaran di tingkat nasional.

Dirjen Arif menjelaskan, bahwa Indonesia telah mengamanatkan penerapan langkah-langkah efisiensi energi, program peremajaan kapal, wajib melaporkan konsumsi bahan bakar untuk semua kapal berbendera Indonesia, pemasangan alat bantu navigasi tenaga surya, dan elektrifikasi pelabuhan. Dia menambahkan, bahwa hingga akhir tahun 2022, fasilitas On-Shore Power Supply (OPS) kini telah tersedia di 21 pelabuhan, dan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlahnya secara signifikan tahun ini.

Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan dengan menerapkan program biodiesel wajib, yaitu B-35 untuk industri perkapalan dalam negeri. Dalam tiga tahun terakhir penggunaan bahan bakar biodiesel telah mencapai 22,7 persen dari total konsumsi bahan bakar laut di Indonesia.

“Hal -hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara maritim, akan terus memberikan kontribusi pada upaya internasional dan melaksanakan komitmen kami terhadap pengurangan Gas Rumah Kaca,” tegas Dirjen Arif.

Dia menekankan, bahwa semua upaya itu tidak akan tercapai jika kita tidak segera memperhatikan hati dan jiwa industri ini, yakni para pelaut. Oleh karenanya, Dirjen Arif menekankan komitmen Indonesia untuk terus mendukung fokus dan kepeduliannya terhadap keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kompetensi para pelautnya.

“Sebagai negara pemasok pelaut terbesar keempat di dunia, Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam diskusi yang membahas masalah pelaut dan elemen manusia dari industri ini,” tukasnya.

Dirjen Arif menutup sambutannya dengan meminta dukungan para Negara Anggota IMO terhadap pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Periode 2024-2025.

“Dengan kerendahan hati kami mohon dukungan Anda yang tak ternilai agar Indonesia dapat terus melayani Anda sebagai Anggota Dewan IMO untuk dua tahun mendatang. Kami berkomitmen akan terus memperkuat peran IMO dan mengembangkan sektor maritim global yang berkelanjutan. Saya percaya bahwa bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia perkapalan dan lingkungan laut kita sebagai warisan berharga bagi generasi penerus kita,” tutupnya.

Sebagai informasi, Sidang Council IMO 129 digelar di Markas Besar IMO di London pada tanggal 17 s.d 21 Juli 2023. Agenda besar pada Sidang tersebut salah satunya adalah pemilihan Sekretaris Jenderal IMO periode 2024-2028 yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023. Setelah melalui proses pemilihan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) putaran, Mr. Arsenio Antonio Dominguez Velasco dari Republik Panama berhasil terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IMO dan akan mulai aktif pada 1 Januari 2024 mendatang.

Selain pemilihan Sekretaris Jenderal, agenda yang juga penting bagi Pemerintah Indonesia adalah Audit Report on IMO Financial Statements 2022 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada hari Rabu kemarin (19/7). Pada audit report ini disampaikan pula bahwa masa jabatan BPK RI sebagai external auditor IMO akan berakhir pada Desember 2023 dan akan dilaksanakan kembali pemilihan external auditor IMO pada Sidang Assembly bulan Desember mendatang.

Baca juga: Kemenhub Rilis Logo, Tagline, dan Website Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO 2024-2025

Berhasilnya BPK RI menjadi auditor eksternal IMO ini menunjukkan diakuinya hasil kerja BPK oleh dunia dan tingginya kepercayaan internasional terhadap auditor dari Indonesia, dalam hal ini BPK, mengingat Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang berhasil menjadi auditor eksternal IMO.

Adapun Delegasi Indonesia yang hadir pada Sidang Council IMO 129 dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Inggris, merangkap Irlandia dan International Maritime Organization, Dr. Desra Percaya, dengan anggota Delegasi Dirjen Perhubungan Laut, Arif Toha, Staf Ahli Kemenkomarves , Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting, Kementerian Luar Negeri, Kemenpan RB, Biro Klasifikasi Indonesia, Pertamina Shipping, KBRI di London dan juga Atase Perhubungan RI di London. (MYN/MM/BOH)