TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menerima Delegasi Gerakan Internasional Boikot, Divestasi, dan Sanksi Terhadap Israel (BDS National Committee) di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada 31 Juli 2023.

Aktivis organisasi yang datang ke komplek parlemen adalah General Coordinator BDS International Committee Mahmud Nawajaa, International Secretariat Member of The BDS National Committee Maren Mantovani, BDS National Committee Coordinator For Asia Pacific Apoorva Gautam, Co-Inisiator BDS Indonesia Lisa Listiana, dan para pendamping organisasi tersebut.

Mahmud Nawajaa dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasi terhadap sikap Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan israel. Indonesia dikatakan mempunyai sikap yang sangat mereka apresiasi ketika konsisten bela Palestina dengan menolak dan memboikot Timnas Israel saat hendak menggelar Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Baca juga: Lakukan Tabur Bunga, Ketua MPR RI Bamsoet: Negara Tidak Boleh Abaikan Keluarga yang Ditinggalkan

Diungkapkan, BDS National Committee sudah bergerak ke berbagai negara. Aktivitas yang dilakukan disebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, seperti politisi, masyarakat, dan pebisnis.

Organisasi itu datang ke Jakarta sebab Indonesia merupakan negara yang bersikap konsisten dan tegas menolak normalisasi hubungan dengan Israel, bahkan Indonesia konsisten mengutuk keras penjajahan yang terus dilakukan oleh Israel atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap Palestina (Gaza, Masjid al Aqsha dan Tepi Barat juga).

“Gerakan BDS ini sudah mendapat banyak dukungan dari publik di berbagai negara seperti Norwegia, Brasilia, Afrika Selatan, bahkan dari kalangan masyarakat di Amerika Serikat,” ujar Mahmud Nawajaa.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Berharap Perbedaan Pilihan Politik di Pemilu 2024 Tidak Jadi Sumbu Perpecahan

Terkait pembelaan Indonesia terhadap Palestina, HNW menyebut langkah yang demikian merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945.

“Kita konsisten membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel, karena melaksanakan ketentuan konstitusi, Pembukaan UUD 45. Apalagi Presiden-presiden Indonesia sejak zaman Bung Karno sampai zaman pak Jokowi, juga konsisten menyuarakan sikap tolak penjajahan israel dan dukung kemerdekaan Palestina sebagaimana ketentuan dalam alinea 1 Pembukaan UUD 45 itu,” ujarnya.

Disampaikan kepada delegasi yang datang, sejak Presiden Soekarno (peristiwa Konferensi Asia Afrika, Asian Games 1962 dll) hingga Presiden Joko Widodo sikap yang demikian sudah ditegaskan dan ditujukan kepada dunia internasional oleh pemerintah Indonesia.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Kritik Pernyataan Menkominfo Soal Judi Online

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo saat digelar KTT OKI di Jakarta mengajak kepada anggota-anggota OKI untuk lebih efektif melakukan pembelaaan terhadap Palestina dan menekan penjajah Israel.

“Salah satu perlawanan yang diusulkan adalah dengan memboikot produk Israel di tanah pendudukan,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Meski Indonesia sudah menegaskan dan melakukan langkah yang demikian, sayangnya ajakan tersebut belum mendapat sambutan yang maksimal dan kongkrit dari negara anggota OKI lainnya.

Di pihak Indonesia sendiri diakui belum mengambil langkah-langkah yang lebih konkret untuk melakukan tindak lanjut dari apa yang pernah disampaikan presiden Joko Widodo saat KTT OKI itu.

Baca juga: Ketua BKSAP DPR Fadli Zon Kutuk Keras Aksi Provokatif Menteri Keamanan Israel

Langkah yang diambil Indonesia untuk membela Palestina disuarakan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Dalam sikapnya, ketiga negara membela kemerdekaan Palestina dan menolak berlanjutnya kejahatan Israel termasuk terhadap Masjid Al-Aqsha.