TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Alumni Lemhannas KSA XIII 2005 Bambang Soesatyo menuturkan sistem demokrasi yang menjadi pilihan bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Bukan demokrasi liberal, bukan sosialis komunis, atau paham-paham demokrasi lainnya.

Esensi demokrasi adalah adanya keseimbangan. Demokrasi adalah ruang untuk masyarakat berekspresi tanpa adanya intimidasi, namun tetap menggunakan cara yang wajar tanpa mencederai nilai-nilai demokrasi.

"Harus kita akui kehidupan berdemokrasi kita saat ini belum berada pada level kemapanan yang ideal dan sedang berproses menuju kematangan demokrasi. Namun, kita tidak boleh berkecil hati, karena berdemokrasi adalah sebuah proses yang dinamis dan selalu ada ruang dan peluang untuk memperbaikinya," ujar Bamsoet usai menerima wawancara Tim Majalah IKAL Lemhanas di Jakarta, Jumat (9/8/24).

Baca juga: Terima Penasihat Presiden Mahmoud al-Habbash, Bamsoet Tegaskan Dukungan Bagi Kemerdekaan Palestina

Tim Majalah IKAL Lemhanas hadir antara lain Dr. Bambang Sutrisno, Djoko Saksono, Dwi Hernuningsih, dan Fernandez

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM & Keamanan ini menjelaskan, pada awal reformasi implementasi demokrasi menjadi sebuah euforia sebagai momentum untuk menata kembali sistem ketatanegaraan. Sekaligus momentum pembebasan diri dari beragam keterbelengguan, misalnya dalam hal kebebasan berekspresi.

Kini setelah 26 tahun pasca reformasi, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun pada beberapa aspek lainnya, implementasi demokrasi saat ini justru sedang mengalami stagnasi. Semangat reformasi yang digaungkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan. Terutama terhadap kesejahteraan dan kemakmuran. Secara umum, pasca 26 tahun reformasi, demokrasi tidak serta merta bertambah baik," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini memaparkan, kondisi tersebut juga dirasakan oleh beberapa tokoh bangsa, mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum parpol, mantan ketua MPR yang sempat ditemui oleh pimpinan MPR melalui forum Silaturahmi Kebangsaan. Dari forum itulah pimpinan MPR dapat mengambil benang merahnya, bahwa ada kesamaan pandangan mengenai perlunya mengevaluasi dan menata kembali sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Kehidupan demokrasi masih dalam perbaikan, kehidupan ekonomi kita juga masih dalam pemantapan. Timbulnya problem demokrasi di Indonesia bukanlah disebabkan oleh kesalahan konseptual paradigmatik dan pengaturan normatifnya. Melainkan lantaran melencengnya implementasi demokrasi dari sistem yang mendasarinya," pungkas Bamsoet. (*)