TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Keuangan berperan dalam mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 

Seperti yang diketahui, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Melalui pendidikan dan pelatihan yang inklusif serta berkualitas, generasi penerus yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisa tercapai.

PKN STAN, sebagai lembaga pendidikan di bawah Kemenkeu, menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan tenaga ahli di bidang keuangan negara. PKN STAN memberikan perhatian lebih kepada calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui program afirmasi. 

Kuota mahasiswa afirmasi terus meningkat setiap tahunnya, dari 10 orang di 2021, 43 orang pada 2022, 99 orang pada 2023, sampai 105 orang (14,5 persen) pada 2024. Pada tahun 2023, PKN STAN mulai menjalankan program pembibitan dan menerima 43 mahasiswa melalui program ini. Pada 2024, jumlah mahasiswa yang diterima meningkat menjadi 174 orang (24,1%).

Program afirmasi dan pembibitan adalah langkah strategis untuk memastikan keberagaman dalam lingkungan kerja di sektor publik, dimana lulusan PKN STAN ditempatkan di berbagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi (KLDI). Dalam lima tahun terakhir, 38% lulusan PKN STAN ditempatkan di luar Kemenkeu. Penempatan ini memberikan kontribusi nyata pada perbaikan tata kelola keuangan di berbagai KLDI, termasuk di wilayah yang paling membutuhkan kehadiran sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi. 

Tidak hanya fokus pada penyiapan SDM melalui pendidikan di PKN STAN, Kemenkeu juga menyelenggarakan berbagai pembelajaran yang ditujukan bagi ASN di KLDI. Melalui pembelajaran di BPPK, KLDI mendapatkan materi terkait pengelolaan keuangan negara sehingga mampu mengoptimalkan alokasi anggaran yang dimilikinya untuk kepentingan publik.

Selain itu, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dana desa, kebutuhan akan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien menjadi sangat krusial. Dalam rentang lima tahun terakhir, lebih dari 5.036 aparatur dari 1.396 desa berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan keuangan dan aset desa, serta pengelolaan BUMDesa di BPPK. 

Pelatihan ini bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi dibarengi dengan asistensi pasca pelatihan, agar para peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh di desa masing-masing dan menjadi contoh bagi desa lain. 

Baca juga: Jadi Motor Penggerak Pembangunan Desa, Kemenkeu Catatkan Perkembangan 10 Tahun Program Dana Desa

Untuk mendukung sektor ekonomi mikro, BPPK menyelenggarakan pembelajaran pemberdayaan UMKM. Melalui program ini, UMKM mendapatkan pendampingan dalam mengelola keuangan, mengakses pembiayaan, melakukan pemasaran, mengurus perpajakan, dan ekspor, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan ekonomi lokal di berbagai daerah. 

Tidak hanya melakukan pembelajaran dan pendampingan secara klasikal, pembelajaran juga dilaksanakan secara digital, dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak stakeholder. Sepanjang 2023-2024, tidak kurang dari 6.124 UMKM telah mengikuti kegiatan pembelajaran secara online.

Kemenkeu menjadi salah satu yang terdepan dalam memberikan peningkatan kapasitas pegawai bea cukai negara-negara di Kawasan Asia/Pasifik, melalui status World Customs Organization-Regional Training Center for Asia and the Pacific. 

Sepanjang tahun 2019-2024, 6.994 pegawai dari lebih dari 50 negara telah mendapatkan peningkatan kapasitas, secara daring maupun luring. Meningkatkan sinergi antar instansi bea cukai dalam kegiatan pengawasan atas lalu lintas barang yang dilarang dan/atau dibatasi peredarannya, digitalisasi layanan, serta pemberian fasilitas.

Kemenkeu juga menaruh perhatian atas peningkatan kualitas konsultan pajak dan ahli kepabeanan, sebagai mitra Kemenkeu dalam upaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Melalui Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang dilakukan secara online dan tidak berbiaya serta Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, Kemenkeu memberikan kesempatan kepada para calon konsultan yang berkualitas untuk mengikuti sertifikasi.

Inklusi dalam pembelajaran menjadi ciri khas dari strategi BPPK. Platform yang berhasil dikembangkan adalah Kemenkeu Learning Center (KLC). Platform ini terbuka bagi masyarakat umum. Hal ini memperluas jangkauan pembelajaran yang tersedia, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang tertarik untuk meningkatkan kapasitas di bidang perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, perpajakan, bea dan cukai, kekayaan negara dan perimbangan keuangan, kebijakan fiskal, pembiayaan, dan risiko, kepemimpinan dan manajerial, dan bidang terkait keuangan negara lainnya.

Dengan adanya KLC, pembelajaran tidak lagi terbatas oleh waktu dan tempat. Sampai dengan hari ini, 3.036 online course dalam learning management system dan 15.224 aset intelektual yang publish dalam knowledge management system yang teradapat dalam KLC, telah diakses oleh sebanyak 322.400 pengguna. Inisiatif ini merupakan salah satu langkah signifikan dalam mendukung inklusi pendidikan di era digital, dimana akses ke pembelajaran dan pengetahuan dapat memberdayakan lebih banyak orang, baik di Indonesia maupun mancanegara.

Melengkapi inklusivitas pembelajaran keuangan negara yang tersedia di KLC, pada akhir tahun 2022, BPPK menginisiasi Kemenkeu Corporate University Goes to Campus (KCU GtC). KCU GtC merupakan kegiatan edukasi keuangan negara yang menyasar para mahasiswa, dengan ultimate goal berupa pengintegrasian materi keuangan negara dalam kurikulum di perguruan tinggi.

Kemenkeu terus berkomitmen dalam pengembangan kapasitas SDM di sektor publik dan keuangan negara, melalui jalur pendidikan di PKN STAN dan pelatihan oleh BPPK. Fokus pada inklusivitas dan pemerataan akses pembelajaran yang ditujukan bagi masyarakat luas, termasuk daerah tertinggal dan pelaku usaha mikro, merupakan bukti nyata dari komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing. 

Baca juga: Kemenkeu dan Peran Strategis APBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19