Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Lestari Moerdijat: Perlu Langkah Tepat Mengantisipasi Perubahan Kebijakan AS

Dampak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) harus mampu diantisipasi dengan langkah yang tepat demi keberlangsungan

Editor: Content Writer
zoom-in Lestari Moerdijat: Perlu Langkah Tepat Mengantisipasi Perubahan Kebijakan AS
Istimewa
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka acara bedah buku berjudul Theology Of Hope: Mengejar Kaki Langit karya Prof. Komaruddin Hidayat di Auditorium NasDem Tower Jakarta, Jumat (1/11/2024). 

Ketua Bidang Ekonomi, DPP Partai NasDem, Millie Lukito berpendapat, belajar dari kepemimpinan Trump sebelumnya, sulit untuk menebak sepak terjang Trump sebagai Presiden AS pada kesempatan kali ini. 

Salah satu janji kampanye Trump untuk memangkas pajak perusahaan di AS, menurut Millie, dapat membuka peluang perusahaan AS melakukan ekspansi ke negara lain. 

Menurut Millie, pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu mengubah tatanan perdagangan global dengan terjadinya disrupsi pada sistem rantai pasok. 

Tiongkok yang perekonomiannya pulih lebih cepat dari hantaman Covid-19, tambah dia, membuat produk-produk Negeri Tirai Bambu itu membanjiri pasar dunia pascapandemi. 

Millie mengungkalkan, banyak terjadi ketimpangan arus barang di dunia, di sisi lain pandemi Covid-19 juga mengakselerasi pertumbuhan digitalisasi di berbagai sektor di dunia. 

"Apakah kita sudah siap menghadapi perubahan ini," ujar Millie. 

Membangun kerja sama perdagangan secara bilateral, tambah dia, merupakan salah satu pilihan untuk mengantisipasi dampak perubahan ekonomi global. 

Berita Rekomendasi

Pada kesempatan itu, wartawan senior, Saur Hutabarat berpendapat, yang harus diperhatikan pada terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS adalah mengapa pemerintahan Trump perlu membentuk department of government efficiency yang dipimpin Elon Musk. 

Menurut Saur, langkah tersebut kemungkinan untuk mengakhiri kemurahan terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang dinilai tidak efisien. 

Selain itu, Saur juga menyarankan, agar pemerintah tidak terlalu cepat membangun kesepakatan bilateral terkait kawasan yang dipermasalahkan oleh banyak pihak. 

Negara yang terlibat konflik di kawasan Laut China Selatan itu, jelas Saur, cukup banyak. Sehingga, tambah dia, lebih tepat untuk membangun kerja sama secara multilateral. 

Sementara itu, Saur sependapat, bahwa kesepakatan yang akan dilahirkan pemerintahan Trump akan bersifat transaksional. 


"Jadi kalau mereka berpikir mereka dapat apa dalam satu kesepakatan yang dibangun, seharusnya kita juga harus berpikir kita dapat apa," tegas Saur. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas