Reni menyebut, kerja sama yang dijalin antara industri dengan petani garam tidak berhenti pada penyerapan garam produksi dalam negeri saja. Melalui Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), industri juga berkomitmen untuk mendukung petani dalam upaya meningkatkan kualitas garam produksi dalam negeri yang juga selalu didampingi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mengoptimalkan penyerapan garam produksi dalam negbutuheri demi mendukung pemenuhan kebutuhan garam konsumsi maupun sebagai sektor industri,” sebut Reni.

Baca juga: Kemenperin Bidik Kontribusi Industri Manufaktur Meningkat 

Dalam upaya mengurangi ketergantungan impor, Kemenperin bersama KKP juga terus berupaya agar garam yang diserap tetap mengedepankan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Soal kualitas dan spesifikasi garam yang diperlukan industri, Menperin Agus melihat bahwa sampai saat ini masih butuh terobosan-terobosan agar industri dapat makin berkembang dan para petambak garam bisa lebih sejahtera. 

Oleh karena itu, Menperin Agus berupaya untuk menerapkan langkah pertama dengan melakukan pendampingan industri pengolahan garam dalam pemenuhan spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri pengguna garam.

Salah satunya adalah dengan melakukan uji coba penggunaan garam produksi dalam negeri yang berkualitas sebagai bahan baku garam industri Chlor Alkali Plant (CAP). Uji coba tersebut dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari melakukan pencampuran dengan garam produksi dalam negeri sebanyak 5-7 persen untuk melihat pengaruh kualitas produk yang dihasilkan. 

“Dengan upaya ini, kita dapat memperkuat ketahanan industri dalam negeri dan memberdayakan petani/petambak garam produksi dalam negeri,” jelas Menperin Agus. 

Meski demikian, industri pengguna garam seperti industri kimia atau chlor alkali masih butuh garam impor karena memiliki perbedaan spesifikasi dengan garam lokal. Adapun kebutuhan garam terbesar datang dari industri Chlor Alkali Plant (CAP), yakni sebesar 2,3 juta ton.

Terkait hal tersebut, Menperin Agus menyarankan agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dapat dievaluasi. Perpres tersebut mengatur bahwa kebutuhan garam dalam negeri harus dipenuhi dari produksi petambak lokal dan badan usaha, dengan batas waktu paling lambat tahun 2024.  Namun, Perpres tersebut melakukan pengecualian untuk kebutuhan garam industri kimia atau chlor alkali. 

“Kita harus ingat juga bahwa para industri (industri kimia atau chlor alkali) itu mencari spesifikasi dari garam yang dibutuhkan. Itu harus ketemu antara spesifikasi yang dihasilkan oleh petambak garam dan penyerapan para industri,” tambah Menperin Agus.

Baca juga: Dihantui Masalah Klasik, Menperin Siapkan Strategi Agar Industri Garam RI Tak Bergantung Pada Impor