TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026). 

Keduanya bertemu bupati, pendamping desa, pilar sosial, kepala desa, operator data desa, anggota DPRD, serta relawan sosial untuk memastikan akurasi data sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan bebas intervensi kepentingan di tingkat desa.

Gus Ipul menegaskan, DTSEN menjadi rujukan utama penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah pusat maupun daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan.

“Selama satu tahun ini, saya dan Pak Yandri konsolidasi data menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dimana Inpres ini mengharuskan kita berpedoman pada DTSEN dalam menyalurkan bantuan sosial maupun program pemerintah,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, keberhasilan DTSEN bergantung pada kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ia juga menekankan bahwa data bersifat dinamis sehingga membutuhkan kerja cepat, sistematis, dan berbasis teknologi. 

Peran operator desa dinilai sangat menentukan karena menjadi pihak yang melakukan input data di lapangan, bersama dinas sosial setempat.

Gus Ipul juga mengapresiasi dukungan Kementerian Desa (Kemendes) PDT yang mendorong desa menghadirkan serta membiayai operator data desa. Menurutnya, langkah tersebut dinilai memperkuat kualitas pembaruan data di tingkat akar rumput.

“Masih ada kekurangan dan beberapa error, tetapi data kita semakin hari, bulan dan tahun semakin solid. Error-nya terus menurun. Apalagi kalau masyarakat makin sadar dan ikut terlibat aktif, saya yakin data kita semakin akurat. Data yang akurat akan menghadirkan keadilan, tidak ada lagi yang tersisih,” katanya.

Baca juga: 869 Ribu Peserta PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Gus Ipul Pastikan Reaktivasi Terus Berjalan

Ia juga berharap sinergi Kemensos dan Kemendes PDT dapat menjadi model bagi daerah lain.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan, kolaborasi kedua kementerian diarahkan untuk memastikan pemutakhiran data berjalan transparan dan terverifikasi hingga tingkat desa. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes diminta memastikan pembaruan data dilakukan dari tingkat bawah.

Data dikumpulkan oleh RT/RW, dipantau pendamping desa dan pendamping PKH, diinput operator desa, lalu dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa. Mekanisme ini, kata Yandri, dirancang untuk mencegah manipulasi data di tingkat bawah.

“Jadi tidak ada kongkalikong data di tingkat desa, dengan begini artinya DTSEN insya Allah akurasinya semakin hari semakin baik. Jangan sampai yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima, yang tidak berhak justru menerima. Nah ini yang mau kita hilangkan, kuncinya ada di tingkat desa,” ujar Yandri. 

Ia mengingatkan, dari total 75.266 desa di Indonesia, data sangat dinamis, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan status kesejahteraan. Karena itu, pembaruan data harus terus dilakukan. 

“Maka dinamisnya data ini mesti dijawab dengan kolaborasi kementerian/ lembaga yang ada di tingkat desa. Supaya nanti kalau datanya benar, data ini bisa dipakai dengan tepat untuk menyalurkan bantuan sosial atau afirmasi yang lain untuk pembangunan,” pungkas Yandri.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, dan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin. 

Turut hadir Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri.

Baca juga: Stimulus Ekonomi Ramadan, Gus Ipul Ungkap Bansos Sudah Cair 90 Persen Termasuk untuk Sumatra