TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp7,77 triliun untuk menyukseskan program penanggunglangan kemiskinan di Raperda APBD tahun anggaran 2024.

Program itu, menjadi salah satu dari enam program prioritas yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk dibahas dan didalami DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, berdasarkan data terpadu kesejahteraan (DTKS) Kementerian Sosial, hingga saat ini ada sebanyak 5,2 juta orang tercatat sebagai penduduk miskin. Menurutnya, itu jumlah yang sangat besar dan perlu identifikasi ulang untuk mengetahui jumlah yang akurat.

Dengan demikian, ia mendorong Dinas Sosial DKI Jakarta untuk terus melakukan sinkronisasi data penduduk miskin secara berkala, agar pemberian bantuan pemerintah tepat sasaran.

"Ketepatan sasaran itu faktor yang sangat penting. Masyarakat yang masuk kategori miskin belum tentu tiga atau empat bulan lagi masih di kategori tersebut," ujarnya.

Baca juga: Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan Didorong Mampu Atasi Lonjakan Harga

Anggara menyampaikan, anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp7,77 triliun dalam Raperda APBD tahun 2024 merupakan akumulasi dari tiga program jaminan sosial yang ada di Dinas Sosial.

Masing-masing program Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta sebesar Rp700 miliar.

Dengan kasus stunting yang masih tinggi dan sangat dibutuhkannya bantuan lain untuk kalangan Lansia di Jakarta, ketepatan data penerima dan evaluasi secara berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Untuk itu, Anggara berharap Dinas Sosial terus meningkatkan sinergitas kerja bersama jajaran UKPD di tingkat wilayah sampai lapisan RT dan RW, juga memanfaatkan peran kader lingkungan.

"Jadi pemadupadanan data, perbaikan data berkala itu sangat penting sebelum melakukan evaluasi-evaluasi bantuan sosial yang kita berikan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari memastikan bahwa pihaknya terus melaksanakan pembaruan data penerima, melalui verifikasi dan validasi.

"Pemprov DKI saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data terhadap para penerima jaminan sosial agar tepat sasaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Penanganan Fakir miskin yaitu ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," terangnya.

Baca juga: Genjot Pendapatan Daerah, Komisi B DPRD DKI Minta Dishub Kaji Penambahan Titik Parkir Resmi

Premi menjelaskan, dari verifikasi dan validasi yang dilakukan sejauh ini pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 1,1 juta orang dari 5,2 juta yang berdasarkan DTKS berstatus miskin.

"Kalau dari data DTKS, itu yang saat ini kita lakukan verifikasi dan validasi lapangan, dan di sana kita temukan ada 1,1 juta orang yang sudah tidak layak mendapatkan Bansos. Inilah yang kami keluarkan dari penerima Bansos. Total anggaran yang kami siapkan tahun 2024 Rp700 miliar untuk semua jenis Bansos baik kategori anak, Lansia, maupun disabilitas," tandasnya. (*)