“Sebanyak 86,24 persen responden juga menyatakan, urban farming menumbuhkan usaha baru berbasis pertanian, 98,7 persen menyatakan urban farming meningkatkan kerukunan dan kekompakan dalam masyarakat, serta 97,86 persen menyatakan program urban farming ini dapat mengurangi polusi di lingkungan sekitar,” kata Eli.

Ia menambahkan, program urban farming ini terbukti efektif pula dalam pengendalian inflasi di Jakarta. Adapun pengendalian inflasi dilakukan melalui langkah 4K, yaitu keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi dan meningkatkan komunikasi efektif. Dari keempat langkah tersebut, kegiatan urban farming termasuk dalam kategori menjaga ketersediaan pasokan.

Biasanya, komoditas yang ditanam dalam program urban farming merupakan tanaman sayuran cepat panen, seperti bayam, kangkung, caisim, cabai, tomat, serta bawah merah. Kemudian, tanaman obat keluarga, tanaman buah-buahan, dan cabai, sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi.

“Hasil panen selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga dijual dan dibagikan kepada masyarakat lainnya. Hal ini tentu memberikan dampak positif terhadap stabilitas ketersediaan pasokan serta harga pangan di Jakarta, khususnya untuk komoditas cabai dan bawang yang merupakan komoditas penyumbang inflasi,” jelasnya.

Program urban farming yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta ini pun diapresiasi pengamat perkotaan, Yayat Supriatna. Kendati banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat lewat program tersebut, ia mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta untuk tetap konsisten dalam menjalankan program ini.

“Kadang kita itu masalahnya terkait keberlanjutan. Menanam sih gampang, tapi merawatnya yang sulit,” terangnya.

Oleh karena itu, ia memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat basis komunitas yang fokus pada kegiatan urban farming. Apalagi, Yayat menilai, saat ini masyarakat lebih memilih kegiatan komersial yang bisa mendatangkan keuntungan.

“Catatan saya, ini perlu penguatan komunitas. Walaupun ada PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Karang Taruna, kalau enggak ada anggotanya gimana? Nanti ujung-ujungnya kasihan kalau petugas lagi yang harus kerja,” ungkapnya.

Untuk menarik minat masyarakat, pengajar di Universitas Trisakti ini pun menyarankan Pemprov DKI Jakarta, supaya menambah unsur komersial dalam program tersebut.

“Ini bisa juga digabungkan dengan unsur komersial biar mereka juga semangat, karena ada pemasukan dari mengerjakan ini,” papar Yayat.

Baca juga: Pj. Gubernur Heru: Jakarta Food Festival 2024 Upaya Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan