Karena itu, ia yakin, perubahan status dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tak akan mempengaruhi investasi Jakarta, setidaknya dalam lima tahun ke depan.

Bahkan, Ferry memprediksi, pembangunan pusat-pusat perbelanjaan atau mal di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masih akan terus berlanjut hingga 2026 mendatang.

Ia memperkirakan, berbagai ritel mancanegara pun masih akan membuka toko pertamanya di berbagai pusat perbelanjaan ternama di Jakarta. Hal ini membuktikan, sektor ritel masih prospektif di Jakarta.

Sedangkan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menambahkan, peningkatan PMDN dan PMA ini diharapkan mampu membawa sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

“Harapannya, peningkatan PMDN ataupun PMA ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, walaupun tentunya belum tentu sesignifikan yang kami harapkan,” jelas Nurjaman.

Nurjaman menjelaskan, peningkatan nilai investasi ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah melalui berbagai regulasi untuk kemudahan investasi. Salah satunya mendorong investasi langsung dengan mempermudah perizinan untuk membuka usaha.

“Ada upaya yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng berbagai stakeholder untuk berkolaborasi, sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi di Jakarta, karena merasa Jakarta sudah ramah dengan investasi,” imbuh Nurjaman.

Meski demikian, Nurjaman mewanti-wanti Pemprov DKI untuk tetap menjaga daya tarik Jakarta bagi para investor, setelah ibu kota negara nanti pindah ke Kalimantan. Ia menduga, hal ini bakal menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa dampak negatif bagi Jakarta akan muncul saat ibu kota negara pindah ke IKN. Tapi, kami yakin, semua stakeholder mampu menjaga stabilitas ekonomi di Jakarta agar tetap baik,” tutup Nurjaman.

Baca juga: Komitmen Perangi Gizi Buruk, Pj. Gubernur Heru Targetkan Stunting Turun Jadi 13,2 Persen pada 2024