TRIBUNNEWS.COM - Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta terus mendorong seluruh jajarannya berinovasi untuk menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai 13,2 persen pada 2024. Menurutnya, anak-anak Jakarta berhak untuk tumbuh dan berkembang baik, agar pada masa depan bisa menjadi pribadi yang berguna bagi kemajuan bangsa.

“Dengan kecukupan asupan gizi, kita berharap potensi stunting bisa kita tanggulangi. Karena, jangan sampai stunting terus menjadi penghambat pertumbuhan generasi penerus bangsa, dan itu yang kita targetkan,” kata Heru beberapa waktu lalu.

Ia pun menegaskan, penanganan stunting bakal menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Penurunan angka stunting pun terus dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Adapun intervensi spesifik dilakukan melalui edukasi dan pemantauan tumbuh kembang, pemberian asupan gizi tambahan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) kepada balita, kelompok ibu hamil, calon pengantin, serta remaja putri.

Sedangkan, intervensi sensitif dilaksanakan melalui program sanitasi yang baik berupa program desa/kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), program perbaikan lingkungan tempat tinggal, dan program penyediaan air bersih.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, sejauh ini upaya yang dilakukan cukup efektif dalam menekan angka stunting. Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kasus stunting di Jakarta pada periode Juni lalu mengalami penurunan dibandingkan Januari 2024.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Wajib Pajak untuk Bayar PBB, Ini Syarat dan Caranya

“Kasus stunting di Jakarta dari bulan Januari hingga Juni 2024 mengalami penurunan sekitar 0,31 persen, di mana pada bulan Januari sebesar 2,1 pesen dan kini menjadi 1,79 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Ani mengakui penanganan stunting di Jakarta bukan tanpa kendala. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Dinkes Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah stunting, seperti kkesadaran masyarakat yang minim dalam memenuhi gizi seimbang, pemahaman masyarakat bawah bahwa stunting harus dicegah sejak dini, hingga penolakan dalam rujukan balita stunting ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Padahal, tatalaksana balita stunting harus dilakukan oleh dokter spesialis anak,” ujarnya.

Ani pun mengakui, saat ini masih ada beberapa kelurahan di Jakarta dengan kasus stunting yang cukup tinggi, yaitu Kelurahan Kapuk, Cengkareng Barat, Rawa Buaya, Cengkareng Timur, dan Kedaung Kali Angke.

Untuk menyukseskan upaya penanganan stunting, Dinkes Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu program prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami juga terus menggandeng kolaborator dalam penanganan stunting melalui program Jakarta Beraksi,” tuturnya. Dengan program ini, diharapkan upaya menangani stunting di Jakarta bisa semakin masif dilakukan.

Seruan Pj. Gubernur Heru Budi yang mendorong jajarannya untuk berinovasi dalam menurunkan angka stunting diapresiasi Anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyo. Menurutnya, perlu ada terobosan-terobosan kebijakan dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) terkait untuk memerangi stunting. “Sehingga target penurunan angka stunting bisa terpenuhi,” tuturnya.

Mujiyo menilai, salah satu upaya yang efektif untuk menurunkan angka stunting yaitu dengan menggencarkan pemberian suplemen vitamin dan nutrisi bagi kelompok rentan. “Tentunya hal ini membutuhkan optimalisasi kerja oleh para petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap kecamatan dan kelurahan,” ucapnya.

Tak cuma fokus pada pemenuhan gizi kelompok rentan, tambah Mujiyono, penanganan atau cara asuh pada periode seribu hari pertama kehidupan juga harus diperhatikan oleh para orangtua. Sebab, waktu tersebut merupakan periode emas yang sangat penting untuk perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak.

“Ini yang harus jadi satu titik evaluasi kita, supaya kita semua mendapatkan hasil penurunan yang optimal,” tegasnya.

Baca juga: Angka Kemiskinan Jakarta Turun, Pj. Gubernur Heru Pertajam DTKS dan Genjot Pemberdayaan Masyarakat