TRIBUNNEWS.COM - Di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menorehkan sejarah dalam perolehan Piala Adipura 2023 untuk seluruh kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta. 

Pj. Gubernur Heru menyampaikan, torehan prestasi tersebut agar menjadi parameter untuk terus meningkatkan upaya dalam menjaga lingkungan.

“Adipura ini menjadi salah satu prestasi yang harus dijaga melalui Kadis Lingkungan Hidup, para wali kota, dan bupati, agar bisa menjaga apa yang telah diraih pada siang hari ini,” ungkap Pj. Gubernur Heru didampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto, di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, lanjut Pj. Gubernur Heru, pada 2022 hanya mendapatkan sertifikat Adipura. Namun, pada 2023 meningkat dengan meraih Piala Adipura. 

Oleh karena itu, Pj. Gubernur Heru mengapresiasi upaya segenap pihak yang telah bekerja keras, sehingga menorehkan peningkatan prestasi.

"Sekarang meningkat (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) mendapat Piala Adipura. Sekali lagi seluruh wali kota, bupati, dan seluruh masyarakat se-DKI saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan pastisipasinya," ujar Pj. Gubernur Heru. 

Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta bahwa seluruh wilayah kota dan kabupaten administrasi meraih Piala Adipura dari Kementerian LIngkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI). 

Kelima kota dan satu kabupaten administrasi tersebut yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu. Penghargaan bergengsi ini menandakan komitmen dan kerja keras bersama dalam menjaga kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menyampaikan apresiasi serta terima kasihnya kepada semua pihak, termasuk seluruh warga Jakarta yang berkontribusi dalam menjaga lingkungan. 

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta seluruh warga Jakarta dalam menjaga lingkungan hidup di Jakarta. Penghargaan juga tak lepas dari peran Pj. Gubernur Heru Budi Hartono yang memprioritaskan program pengurangan pengelolaan sampah dari sumber, hingga mendapatkan Piala Adipura,” ujar Asep.

Baca juga: Targetkan Selesai 2028, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan Tanggul Pantai NCICD

Menurut Asep, saat ini DLH Provinsi DKI Jakarta memaksimalkan pengurangan dan pengelolaan sampah di Jakarta. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir.

“Di hulu, kami fokus pada regulasi dan edukasi untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Di tengah, kami meningkatkan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah. Dan di hilir, kami fokus pada pengolahan sampah menjadi energi dan produk yang bermanfaat,” jelas Asep.

Beberapa regulasi yang telah dijalankan, seperti menerbitkan Peraturan Gubernur 142 Tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah Sekali Pakai, Peraturan Gubernur 77 Tahun 2020 untuk Badan Pengelolaan Sampah Skala RW, Pengoperasian 7 Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) di dalam kota, Penanganan Sampah di Badan Air dengan Saringan Sampah Canggih di Jalan T. B. Simatupang, hingga Fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel) Plant (Bahan Alternatif dari Sampah) Terbesar di Indonesia. 

Asep menegaskan, penghargaan Adipura ini merupakan motivasi bagi DLH Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Penghargaan itu diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Jakarta.

“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras dan bersinergi dengan semua pihak untuk menjaga lingkungan hidup di Jakarta," tutup Asep.

Penilaian Adipura secara fisik dilakukan di 20 lokasi dengan 124 komponen dan 268 sub-komponen penilaian. Lima kota administrasi di DKI Jakarta meraih penghargaan Anugerah Adipura kategori Kota Metropolitan, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, serta Jakarta Timur. Sedangkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meraih penghargaan Anugerah Adipura kategori Kota Kecil.

Torehan sejarah ini pun diapresiasi pengamat kebijakan publik Zulfikar Dachlan. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari peran DLH Provinsi DKI Jakarta yang selalu berinovasi dalam menciptakan Jakarta sebagai Kota Global yang berkelanjutan. 

“DLH DKI Jakarta telah menunjukkan berbagai terobosan, mulai dari penguatan regulasi dalam pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang canggih, hingga selalu melibatkan warga dalam upaya mengurangi sampah dari sumber,” papar Zulfikar.

Zulfikar pun menyebutkan, tantangan isu-isu lingkungan hidup Jakarta pada masa depan akan semakin menantang, sehingga DLH Provinsi DKI Jakarta harus bekerja lebih keras daripada sekarang. 

“Penghargaan Adipura ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk mewujudkan Jakarta yang bersih, hijau, dan berkelanjutan,” pungkas Zulfikar.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Beri Kebijakan Pembebasan 100 Persen PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 2 Miliar

Pemprov DKI Jakarta berhasil sabet penghargaan dari One Map Policy Summit 2024

Tak hanya di bidang lingkungan hidup, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur Heru juga berhasil menyabet penghargaan dari pemerintah pusat dalam One Map Policy Summit 2024 di St. Regis Jakarta, Kamis (11/7). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Pj. Gubernur Heru. 

Pemprov DKI Jakarta memenangkan kompetisi One Map Policy for Better Governance atau Kebijakan Satu Peta untuk Tata Kelola yang Lebih Baik di tingkat pemerintah daerah. Hal itu diwujudkan melalui geoportal Jakarta Satu yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem berbasis elektronik yang sistematis.

Pj. Gubernur Heru mengemukakan, Jakarta Satu merupakan penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Provinsi DKI Jakarta yang telah mengintegrasikan 29 badan atau perangkat daerah di wilayah DKI Jakarta. 

Pengintegrasian informasi dan data geospasial tersebut dilakukan melalui pendampingan serta bimbingan secara simultan antara produsen dan wali data. 

"Kami sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ini. Semoga Pemprov DKI Jakarta bisa terus meningkatkan kualitas data dan informasi geospasial di Jakarta, sesuai dengan prinsip kebijakan satu peta yakni satu standar, satu referensi, satu basis data, serta satu geoportal," kata Pj. Gubernur Heru. 

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Heru menjelaskan bahwa terdapat lebih dari seratus peta tematik yang ada di Jakarta Satu, baik yang ditampilkan untuk publik maupun yang digunakan sebagai peta kerja. 

Selain itu, katalog dari data Jakarta Satu mulai dikembangkan untuk mengikuti standar Satu Data Indonesia, dalam rangka penyebarluasan informasi geospasial. 

"Data dan informasi geospasial yang diintegrasikan dalam Jakarta Satu diharapkan dapat digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan. Sehingga, menghadirkan kebijakan yang semakin berkualitas," imbuh Pj. Gubernur Heru. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartanto mengungkapkan, One Map Policy (OMP) telah menjadi forum lintas pemangku kepentingan dalam mendiskusikan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan mendorong solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial untuk kemajuan pembangunan Indonesia. 

Adapun cakupan kegiatan utama dalam Kebijakan Satu Peta yakni kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta berbagai pakai data dan informasi geospasial. 

"Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga di 38 Provinsi. Semoga kegiatan ini dapat memunculkan ide, gagasan, dan terobosan untuk menjawab tantangan dan keberlanjutan Kebijakan Satu Peta di Indonesia," tutur Airlangga.

Baca juga: Wujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik, Pj Gubernur Heru Berhasil Raih Sederet Penghargaan