TRIBUNNEWS.COM - Indonesia akan menorehkan sejarah untuk pertama kalinya dua tahun lagi lewat penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak pada tahun yang sama, tepatnya pada tahun 2024.

Penyelenggaraan pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara untuk pemilihan kepala daerah, yang terdiri atas pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, akan digelar juga secara serentak pada November 2024 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan pemilu dan pilkada serentak berjalan secara aman, lancar, tertib, dan damai pada 2024 mendatang.

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, berbagai upaya telah ditempuh KPU. Salah satunya adalah dengan membuka beragam ruang diskusi untuk mengurai satu per satu persoalan dan tantangan yang akan dihadapi pada pemilu mendatang, guna menemukan solusi terbaik demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, tahun 2024 itu adalah tahun politik. Sepanjang tahun 2024 itu akan digelar beberapa event besar politik di tanah air. Menurut Doli, penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mempunyai tingkat kerumitan dan kompleksitas yang sangat tinggi.

Hal senada turut disampaikan oleh Penasihat Senior Administrasi Pemilu The International Foundation for Electoral System (IFES) Joanne McCallum. Ia menyebut jika persiapan dan penyelenggaraan pemilu senantiasa menjadi kegiatan yang kompleks. Akan tetapi, kompleksitas tersebut dalam beberapa waktu terakhir justru mengalami peningkatan karena beragam faktor, seperti kemunculan pandemi COVID-19 dan transformasi digital dengan perkembangan pemanfaatan pesat teknologi informasi di dalamnya.

Di samping itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah edukasi dan literasi kepada masyarakat seputar Pemilu. Head of Electoral Processes The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Therese Pearce Laanela mengatakan bahwa penyebaran misinformasi dan disinformasi terkait pemilu merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik.  

Tidak dapat dipungkiri, tak semua masyarakat di Indonesia memahami dengan baik berbagai tahapan yang ada di dalam pemilu. Bahkan, ada pula pemilih pemula yang masih merasa bingung tentang tata cara pemberian suara dalam pemilu di tempat pemungutan suara (TPS).

Maka itu, untuk menghentikan laju penyebaran misinformasi tentang pemilu, literasi pemilu bagi pemilih harus menjadi agenda utama yang harus dijalankan lembaga penyelenggara pemilu.

Therese juga menyampaikan tantangan terbesar berikutnya dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lebih baik, yaitu kemampuan beradaptasi di era transformasi digital secara tepat.

Transformasi digital merupakan fenomena yang benar-benar terjadi dan tidak dapat dihindari oleh berbagai bidang, termasuk di dunia pemilu. Terlebih, pada Pemilihan Umum 2024 mendatang, banyak pihak yang memprediksi milenial dan generasi Z yang dikenal sebagai generasi digital akan mendominasi suara. Oleh karena itu, mau tidak mau, penyelenggara pemilu pun dituntut untuk beradaptasi dengan dunia digital.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Tanah Air, sebenarnya KPU telah memanfaatkan teknologi digital dalam beberapa tahapan pemilu, diantaranya adalah aplikasi Lindungi Hakmu, yang membantu masyarakat mengecek namanya apakah telah terdaftar sebagai pemilih.

Selanjutnya, KPU membentuk Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yang merupakan tata cara pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu secara digital. Lalu, ada pula Sistem Informasi Pencalonan Pilkada (Silon), Sistem Informasi Logistik (Silog), dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Namun, penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut perlu perhatian serius, terlebih tidak semua tahapan Pemilu memiliki kompleksitas yang sama, contohnya rekapitulasi suara.

Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses dalam rangkaian pemilu yang memakan waktu cukup panjang sehingga berpotensi menimbulkan spekulasi di antara para pemilih, yang kemudian bisa memercikkan api ketegangan, konflik, atau pun sengketa pemilu.

Bahkan, spekulasi itu berkemungkinan lebih mudah tersebar sejalan dengan keberadaan media sosial. Oleh sebab itu, aspek keamanan dan keakuratan dari teknologi digitalnya pun perlu terjamin kualitasnya.

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilu perlu menimbang berbagai aspek, mulai dari ketersediaan dana hingga keamanannya. Di samping itu, ada baiknya pemerintah memperhatikan pula pengalaman negara lain yang telah sebelumnya menerapkan teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan begitu, berbagai kekurangan dan kelemahan dari penerapan sistem digital tersebut dapat dikaji dan diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu.

Berbagai langkah antisipatif tersebut diharapkan makin ditingkatkan oleh pihak penyelenggara pemilu, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lebih baik. (*)