DKPP: Pelanggaran Pemilu Paling Banyak di Papua dan Sumatera Utara
Papua provinsi tertinggi yang lakukan pelanggaran pemilu ketimbang daerah lain, disusul Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan ada beberapa wilayah yang sangat rawan terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan, berdasarkan pemetaan DKPP, Papua jadi provinsi tertinggi yang melakukan pelanggaran pemilu ketimbang daerah lainnya.
Kemudian disusul Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
"Papua itu menurut pantauan DKPP termasuk daerah yang sangat rawan, artinya pelanggaran etika pemilu di papua itu tertinggi, dibanding daerah lain. Yang tertinggi itu ada dua, papua kemudian Sumatera Utara. Disusul Sulawesi Selatan," jelas Heddy.
Sehingga penguataan kelembagaan DKPP dirasa Heddy perlu dilakukan. Apalagi mengingat proses pemilu 2024 sudah mulai berjalan.
"Kami menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan DKPP, terutama kesekretariatan. Karena dalam rangka pemilu ke depan, terutama pemilu daerah otonomi baru di Papua," ujarnya.
Heddy memastikan pihaknya juga bakal memberi perhatian khusus kepada sejumlah wilayah yang berpotensi rawan pelanggaran.
"Dua itu yang akan menjadi perhatian kita, kebetulan di Papua nanti ada pemilu DOB. Sehingga perlu perhatian khusus bagi DKPP, untuk menegakkan etika penyelenggaraan pemilu di sana," tutur dia.
Baca juga: Panaskan Mesin Partai di NTB, Hasto Sebut Banyak yang Berkepentingan Menjegal PDIP di Pemilu 2024
Lebih lanjut Heddy menegaskan DKPP bakal membuat berbagai pendidikan politik dan etika pemilu.
Sehingga dia berharap, ke depan tidak banyak pelanggaran etika di tingkat penyelenggara pemilu.
"Ke depan kita akan lebih banyak melakukan pendidikan politik di masyarakat dan pendidikan etika di penyelenggara pemilu," jelasnya.
"Sehingga diharapkan ke depan, tidak banyak perkara yg ditangani oleh DKPP, tidak banyak pelanggaran etika di tingkat penyelenggara pemilu," Heddy menambahkan.
Untuk melakukan penguatan ini, DKPP juga telah melakukan komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).
