Tudingan Demokrat Soal Sosok 'Genderuwo' dan Singgung Pelibatan KPK untuk Menjegal Anies Baswedan
Benny K Harman menyebut upaya penjegalan yang dilakukan 'genderuwo' terhadap langkah Anies Baswedan itu di antaranya dengan melibatkan KPK.
Editor: Malvyandie Haryadi
PAN: Demokrat Tak Perlu Bangun Opini Dramatis
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi merespons pernyataan elite Partai Demokrat soal isu penjegalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk ikut pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman sebelumnya mengaku mendengar isu Anies Baswedan dijegal agar tak bisa ikut pilpres 2024.
Viva mengingatkan elite Demokrat agar tak membangun opini seakan-akan ada teror politik menjegal Anies untuk maju di pilpres 2024.
"PD (Partai Demokrat) janganlah membangun opini bahwa seakan-akan ada teror politik melalui gerakan penjegalan seseorang yang berniat maju di pilpres, yang memakai invisible power, invisible hand, atau istilah dramatis lainnya," kata Viva dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).
Viva menanyakan penjegalan yang dimaksud Benny Harman lantaran partai politik (parpol) belum mengumumkan calon presiden (capres) yang bakal diusung.
"Bagaimana mau dijegal, lha dari partai politiknya juga belum mengumumkan siapa nama yang akan diusung di pilpres 2024?" ujar Viva.
Menurutnya, saat ini hanya ada tiga poros yang secara matematis dapat lolos memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen kursi DPR RI sesuai pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 yaitu KIB, PDI Perjuangan, dan Koalisi Gerindra-PKB.
"Tiga poros ini belum secara resmi mengumumkan nama-nama paslon capres dan cawapres di pilpres 2024. Masih cair dan dinamis," ucapnya.
"Yang belum menentukan koalisinya adalah NasDem, PD, dan PKS," sambung Viva.
Dengan kondisi demikian, Viva menuturkan masih ada waktu bagi parpol melakukan percepatan koalisi atau bergabung, berkolaborasi, atau bersinergi untuk memenuhi persyaratan presidential threshold.
"Satu hal, persoalan pencalonan di pilpres adalah domain partai politik, bukan kewenangan lembaga eksekutif," ungkapnya.
Lebih lanjut, Viva menjelaskan meski tergabung dalam gerbong koalisi pemerintahan, buktinya partai-partai politik memutuskan secara independen menentukan koalisi pilpres 2024.
"Jika pemerintah melakukan penjegalan melalui invisible hand atau invisible power, itu adalah mission imposible," imbuhnya.
Sebagian berita tayang di Tribun Jakarta dengan judul: Sebut 'Genderuwo' Jegal Langkah Nyapres Anies Baswedan, Demokrat Ungkap Pelibatan KPK
