SOSOK Kader PDIP di Dewan Kolonel untuk Dukung Puan Capres 2024: Johan Budi hingga Trimedya
Inilah daftar kader PDIP yang masuk dalam Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai capres 2024.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
"Kita intens ketemu, mendiskusikan banyak hal," ujarnya, dikutip dari Kompas.tv.
5. Agustina Wilujeng
Nama terakhir yang disebut Johan Budi masuk dalam Dewan Kolonel adalah Agustina Wilujeng.
Saat ini, Agustina Wilujeng duduk di komisi X DPR RI dan menjabat sebagai Wakil Ketua.
Sementara di struktur partai, Agustina Wilujeng menjadi Bendahara DPD PDI-P Jateng.
Respons Puan Maharani hingga Megawati
Sementara itu, Puan Maharani disebut tidak keberatan adanya Dewan Kolonel yang mendukungnya maju sebagai Capres 2024.
"Ibu Puan menyambut dengan tidak keberatan kok," kata Politikus PDIP Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Junimart mengatakan Dewan Kolonel tidak masuk dalam struktural kepengurusan PDIP.
Ia menyebut Dewan Kolonel adalah sebuah komunitas diisi beberapa anggota Fraksi PDIP DPR RI yang dibuat seketika.
Menurut Junimart, Puan mengetahui adanya Dewan Kolonel setelah mendapat laporan dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto.
"Bu Puan tidak tahu sama sekali awalnya ini walaupun terakhir dia tahu ya karena penyampaian dari Pak Utut dan atau Pak Pacul kepada Ibu Puan," ucap dia.
Lantas, bagaimana dengan reaksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri?
Diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Megawati mengaku terkejut mengetahui terbentuknya Dewan Kolonel.
"Tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau."
"Beliau juga kaget dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," kata Hasto, dikutip dari Kompas.com.
Selain dengan Megawati, Hasto juga mengaku telah berbincang dengan Utut Adianto dan Bambang Pacul.
Setelah berbincang, disepakati, Dewan Kolonel hanya bersifat candaan politik.
"(Dewan Kolonel) itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer," ujarnya.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Fersianus Waku) (Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.