PSI Deklarasikan Ganjar Pranowo jadi Capres 2024, Tegas Tak akan Dukung Anies Baswedan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.
Penulis: garudea prabawati
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dideklarasikan sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Deklarasi Ganjar sebagai Capres 2024 ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.
Seperti diketahui, deklarasi Ganjar Pranowo oleh PSI dilakukan di hari yang sama dengan Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, Senin (3/10/2022).
Grace Natalie mengatakan Ganjar Pranowo terpilih dari sembilan kandidat yang ada.
Kandidat Capres 2024 PSI sebelumnya adalah Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Tito Karnavian, Sri Mulyani, hingga Erick Thohir.
Baca juga: ALASAN Nasdem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Ini Jawaban Lugas Surya Paloh
Grace Natalie mengungkap penentuan kandidat tersebut dilakukan lewat Rembuk Rakyat, hingga akhirnya terpilih Ganjar Pranowo.
Grace mengklaim hasil forum Rembuk Rakyat sudah diselenggarakan sejak akhir Februari 2022.
Ia berujar, Rembuk Rakyat ini untuk menjaring capres untuk melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo, dilakukan oleh dewan pimpinan pusat dan pengurus daerah bertemu dengan para tokoh di daerah untuk mendengar aspirasi soal calon presiden.
"Sejak awal, Pak Ganjar atau akrab kami sapa Mas Ganjar, unggul dibandingkan kandidat lainnya," ujarnya, Senin, dikutip dari Kompas.com.
PSI sebut Anies lakukan 'dosa besar'
Baca juga: Dideklarasi NasDem, PSI Sebut Anies Baswedan Lakukan Dosa Besar bagi Demokrasi
Di sisi lain, PSI tegas tak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Grace Natalie mengatakan hal ini lantaran menurut PSI Anies telah melakukan dosa besar bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana terjadi pada Pilkada DKI.
"Bukan kami enggak mau koalisi dengan NasDem, tetapi ketika pilihannya jatuh kepada seseorang yang melakukan dosa besar terhadap demokrasi kita, politik identitas, memecah belah, dan masih terasa sampai sekarang," ujarnya.
Karenanya, ia menegaskan PSI tak bisa mendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu.