TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) mengatakan politik uang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Apalagi kini sedang berada pada masa transisi dari sistem otoritarian menuju iklim politik demokratis.

Oleh karena itu, Bawaslu sendiri mendorong kesadaran masyarakat untuk semakin terbuka terhadap pendekatan-pendekatan rasional dalam politik.

“Hal ini dengan mempertimbangkan visi maupun program kerja ketika menentukan pilihan-pilihan politik,” ujar Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, Jumat (21/10/2022).

Menurut Lolly, saat ini pemilih rasional semakin berkembang, meskipun fenomena politik uang tetap menjadi tantangan serius dalam pengelolaan tahapan demokrasi di Indonesia ke depan.

Ia menegaskan Bawaslu tidak bisa bertindak sendiri. Perlu komitmen dari seluruh stakeholder maupun masyarakat secara umum untuk menuntaskan politik uang.

Diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan politik uang masih susah dihindari dalam Pemilu mendatang.

Hal ini ia sampaikan dalam sesi wawancara di kanal Youtube Rocky Gerung yang diunggah pada Senin, 17 Oktober 2022 lalu.

Baca juga: Politik Uang, Daftar Pemilih, Hingga Perkembangan Media Sosial Jadi PR Bawaslu pada Pemilu 2024

Dalam sesi wawancara itu, Mahfud mencontohkan teori yang dikemukakan oleh Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono.

“Waktu pengukuhan guru besarnya Pak Budiono itu mengatakan ‘jangan harap Pemilu kita jadi substantif, kalau pendapatan per kapita belum mencapai 5.500. Itu (Pemilu) pasti jual beli lah,"  kata Mahfud.

Namun, menurut Mahfud ada atau tidaknya politik uang tidak akan menghambat gelaran Pemilu 2024. Dia yakin Pemilu ke depan bakal semakin baik.

“Itu (politik uang) akan terjadi pada 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu ini semakin lama semakin baik," ujarnya.