TRIBUNNEWS.COM - Simak profil Yasonna Laoly, politisi yang masuk dalam jajaran pengurus DPP PDIP.

Yasonna Laoly memegang jabatan sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ia menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan PDIP sejak tahun 2019 hingga 2024.

Mengutip dari pdiperjuangan.id, Prof Yasonna Hamonangan Laoly SH MSc PhD bertugas untuk menyusun kebijakan politik strategis partai menyangkut pembangunan hukum nasional, politik legislasi, perlindungan HAM dan advokasi.

Yasonna Laoly kini juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabinet Indonesia Maju.

Nama Yasonna Laoly sudah terkenal di dunia politik sejak tahun 2000-an.

Baca juga: Yasonna Laoly Ingatkan Pentingnya Pendaftaran Kekayaan Intelektual Khusus UMKM di Makassar

Yasonna Hamonangan Laoly lahir pada 27 Mei 1953 di Sorkam, Tapanuli Tengah.

Dikutip dari kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id, Ia memiliki seorang istri bernama Elisye Widya Ketaren dan mempunyai empat orang anak.

Yasonna Laoly dikenal sebagai sosok yang aktif berorganisasi.

Dulu Yasonna aktif berorganisasi di BPC GMKI Medan pada 1976.

Kemudian pada tahun 1983, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Bendahara KNPI Medan.

Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Mahasiswa Nias, Sekretaris BKS PGI-GMKI Sumut-Aceh, hingga Ketua BKS PGI-GMKI Pusat pada periode 2009-2014.

Sosok yang sering disapa Yasonna Laoly ini bergabung dengan PDIP di tahun 2000.

Baca juga: Awal Mula Pernyataan Ganjar Pranowo Siap jadi Capres hingga Berujung Pemanggilan dan Disanksi PDIP

Ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatera Utara pada tahun 2000 hingga tahun 2008.

Melansir kompolnas.go.id, selama bergabung dengan PDIP, dia pernah menjadi Kepala Badiklatda PDIP Sumut di tahun 2002-2005.

Selain itu, ia juga pernah mendapatkan dipilih sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Sumut tahun 2000-2008.

Setelah terjun di dunia politik, ia pun maju menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan. 

Kemudian di tahun 2004, Yasonna terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatera Utara I. 

Yasonna Laoly juga sempat menduduki posisi sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI.

Baca juga: Yasonna Laoly Pastikan Revisi Tarif PNBP Hak Cipta Rampung Tahun Ini

Di MPR RI, nama Yasonna Laoly ditunjuk menjadi Sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan. 

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Yasonna Laoly ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Kerja 2014-2019.

Kemudian pada 1 Oktober 2019, Yasonna Laoly mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Tak lama kemudian Yasonna Laoly dilantik sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2024.

Belum lama menjabat, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ia kembali ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, dari periode 2019 hingga 2024 mendatang.

Selama menjabat Yasonna Laoly telah berhasil menunjukkan kerja keras, konsistensi dan integritas lewat beragam prestasi, terobosan maupun gebrakan.

Baca juga: Profil Ganjar Pranowo yang Dapat Sanksi dari PDIP Terkait Pernyataan Siap Jadi Capres 2024

Riwayat Pendidikan Yasonna Laoly

- SR Katolik Sibolga (1959–1965)

- SMP Sibolga (1965–1968)

- SMA Katolik Sibolga (1968–1972)

- Sarjana Fakultas Hukum USU (1978)

- Master Virginia Commonwealth University (1986)

- Doktor North Carolina University (1994)

- Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983-1984.

Jenjang Karier Yasonna Laoly

- Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983

- Pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen 1980-1983.

- Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999)

- Peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994

- Asisten Riset Departemen Sosiologi and Antropologi di NCSU Tahun 2000

- Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatra Utara (1999-2004)

- Anggota DPR RI (2004–2014) : Anggota Komisi III (2004–2009)

- Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2004–2009)

- Wakil Ketua Pansus RUU Pemilihan Presiden (UU 42 tahun 2008)

- Anggota Komisi II (2009–2014)

- Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2009–2014)

- Anggota Badan Anggaran (2009–2013)

- Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI (2013–2014)

- Menteri Hukum dan HAM (2014–2019)

- Anggota DPR RI (2019–2024) fraksi PDI Perjuangan, dapil Sumatera Utara I (mengundurkan diri)

- Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).

(Tribunnews.com/Oktavia WW)

Berita lain terkait Profil Tokoh