Penghargaan terakhir diterima Felly pada Desember 2018.

Ia terpilih menjadi anggota dewan terkritis periode 2014-2019.

Felly Estelita Runtuwene jadi Pimpin Komisi IX DPR RI

Dikutip dari situs DPR RI Dpr.go.id, Felly Estelita Runtuwene dipercaya memimpin Komisi IX DPR RI pada tahun 2019 silam.

Pada tahun 2019, Felly resmi dilantik menjadi Ketua Komisi IX DPR RI.

Felly dilantik bersama sejumlah Anggota DPR RI yang ditunjuk menjadi Pimpinan di Komisi IX DPR RI berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi.

Pada waktu itu, Felly dilantik oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhaimin Iskandar.

“Sesuai Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus salah satunya menyepakati komposisi fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Rapat yang diikuti 9 fraksi itu mengusulkan calon Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) salah satunya pimpinan di Komisi IX DPR yang akan kita sepakati hari ini,” ucap Muhaimin saat memimpin rapat di Ruang Kerja Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu ( 30/10/2019).

Baca juga: Profil Hamka Haq, Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME, DPP PDIP 2019-2024

Berdasarkan usulan fraksi dalam rapat Bamus 18 Oktober lalu, lanjut Muhaimin, Ketua Komisi IX yang disepakati ialah Felly Estelita Runtuwene dari Fraksi Partai Nasdem.

“Sesuai dengan ketentuan UU nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 427 e ayat 1 menyatakan pimpinan Komisi, Baleg, Banggar, Bamus dan BURT di DPR terdiri dari satu ketua dan didampingi oleh empat wakil ketua."

"Sehingga komposisi pimpinan di Komisi IX ialah, Ketua Komisi IX Felly Estelita dan Wakilnya ialah Sri Rahayu, Melki Laka Lena, Ansory Siregar, Nihayatul Wafiroh. Apakah dapat disetujui?” tanya Muhaimin dan dijawab setuju oleh anggota Komisi IX DPR RI yang hadir.

Setelah dilantik sebagai Ketua Komisi IX DPR RI, Felly langsung memimpin rapat internal untuk membahas jadwal rapat di Komisi IX yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Jaminan Sosial.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS)