Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak terus-terusan meng-endorse calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024.

Kamhar mengatakan selain tidak etis, endorse capres dan cawapres yang dilakukan Jokowi, juga berpotensi mencederai demokrasi.

"Kami juga meminta Pak Jokowi untuk berhenti mengendorse capres dan cawapres, selain tidak etis, itu juga berpotensi besar mencederai demokrasi," kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

Baca juga: Zulhas Sebut Ganjar Pantas Jadi Capres PAN, PDIP Ingatkan Etika Politik

Kamhar menyarankan Jokowi agar membiarkan proses politik berjalan secara alamiah sehingga memiliki legacy yang baik.

"Biarkan proses politik berjalan secara alamiah agar Pak Jokowi memiliki legacy demokrasi yang baik yang selama ini tercatat mengalami kemunduran," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta Jokowi agar belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi Presiden RI.

"Tak ada salahnya Pak Jokowi belajar dari Pak SBY menjadi negarawan yang di penghujung masa jabatannya memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berlangsung demokratis," ucapnya.

Kamhar mengingatkan Jokowi tak mengkondisikan pembentukan koalisi maupun pasangan capres dan cawapres.

"Tak ada pengkondisian pembentukan koalisi, pasangan capres dan cawapres maupun hasil pemilu agar Pak Jokowi bisa husnul khotimah dan tak mengidap post power sindrom setelah tak lagi berkuasa nanti," imbuhnya.

Dkiritik Juga oleh PKS

Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai ‘endorse’ yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada beberapa tokoh terkait Pilpres 2024 merupakan kegenitan.

Mardani mengatakan Jokowi seringkali melakukan kontradiksi.

Diantaranya selalu menggunakan pendekatan normatif dalam format resmi namun genit dalam banyak kesempatan.