Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah kabar yang menyebut dirinya mengintervensi KPU untuk meloloskan partai politik peserta pemilu.

Ia mengatakan kabar tersebut tidak benar.

"Wuih, kabarnya Hadar Gumay bilang di DPR tadi bahwa ada intervensi Mendagri/Menkopolhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta Pemilu. Tak ada lah itu. Mestinya dicek dulu," kata Mahfud ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (11/1/2023).

Ia pun meluruskan informasi yang disampaikan Hadar di DPR tersebut.

Mahfud mengkonfirmasi telah berkomunikasi dengan KPU.

Namun demikian, kata dia, poin komunikasi yang ia sampaikan adalah untuk meluruskan KPU.

Pada tanggal 10 November 2022, kata Mahfud, ia menelpon Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

"Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tak meloloskan partai tertentu. Waktu itu saya 'menegur' agar KPU berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesan-pesanan dari kekuatan luar," kata Mahfud.

Kabar yang dimaksud Mahfud adalah adanya pihak yang meminta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal.

Atas hal tersebut, kata Mahfud, ia menelepon Bermad dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional dan tidak menerima pesanan dari luar.

"Setelah ribut-ribut tentang unprofessional itu benar-benar mencuat ke publik saya bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu. Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil," kata Mahfud.

Baca juga: Debat dengan Rizal Ramli di Twitter, Mahfud MD: Sri Mulyani Diam, Presiden Diam, Saya Tidak!

"Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional. Tak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU," sambung dia.

Mahfud juga mengaku masih memiliki SMS dan data komunikasinya dengan Sekjen KPU tertanggal 10 November 2022 itu.

Sebab, lanjut dia, setelah ia telepon Bernad mengirim data hasil verifikasi.

"Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Rabu (11/1/2023).

Pada rapat tersebut, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Hadar Nafis Gumay membeberkan dugaan kecurangan saat tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.

Sembari menjelaskan lewat bukti tangkapan layar pesan, Hadar mengungkapkan dugaan kecuraan hingga intimidasi yang diperoleh anggota KPU di daerah.

"Itu memuat ini adalah untuk Partai Gelora yang tadi dilakukan sekitar tanggal 5 tanggal 6 sekian banyak di 24 provinsi, sekian banyak yang belum memenuhi syarat," kata Hadar di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

"Kemudian yang di bagian kanan itu di gambar 5 ditulis 'mohon dibantu'. Jadi ini ada permintaan atau instruksi atau desakan tetapi kemudian menarik dijawab dan 'apa ini tidak berbahaya bagi lembaga KPU'," imbuhnya.

"Jadi ada teman di provinsi yang merespons mengingatkan tapi kemudian ketua KPU menjawab 'siap dipahami begitu saja'," katanya lagi.

Namun dalam praktiknya, kata Hadar, pihaknya mendapat banyak bukti bahwa tekanan-tekanan terus dilakukan untuk melakukan perubahan data.

Baca juga: Mahfud MD: Pernyataan Bu Mega Soal Wacana 3 Periode Tidak Bertentangan dengan Pak Jokowi

"Membantu yang awalnya satu parpol kemudian semua partai politik kecuali Partai U, itu berlangsung," ujar dia

Kemudian, Hadar juga mengungkapkan keresahan yang dirasakan anggota KPU di daerah lewat tangkapan layar pesan yang ditampilkan di layar.

Dari situ, dia menyebut sejumlah nama dalam dugaan kecurangan tahapan verifikasi parpol.

"Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan barusan pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan pak Idham dioper ke Pak Agus, yang isinya pertama saat ini nereka sedang duduk bersama pak Idham, pak Agus, pak Drajad pak Sekjen sambil berkomunikasi pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ucapnya.

"Kedua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan sekretaris provinsi agar komunikasi dengan admin sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan partai Gelora," imbuhnya.

Mendengar penjelasan dari Hadar, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta rapat tersebut menjadi tertutup.

Hal itu dikarenakan dugaan kecurangan yang menyebut nama-nama dalam institusi penyelenggara pemilu.

"Saya kira mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberpa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi perlu dikonfirmasi," kata Doli.

"Saya minta persetujuan rapat ini tertutup," tandasnya.