Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah kabar yang menyebut dirinya mengintervensi KPU untuk meloloskan partai politik peserta pemilu.

Ia mengatakan kabar tersebut tidak benar.

"Wuih, kabarnya Hadar Gumay bilang di DPR tadi bahwa ada intervensi Mendagri/Menkopolhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta Pemilu. Tak ada lah itu. Mestinya dicek dulu," kata Mahfud ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (11/1/2023).

Ia pun meluruskan informasi yang disampaikan Hadar di DPR tersebut.

Mahfud mengkonfirmasi telah berkomunikasi dengan KPU.

Namun demikian, kata dia, poin komunikasi yang ia sampaikan adalah untuk meluruskan KPU.

Pada tanggal 10 November 2022, kata Mahfud, ia menelpon Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno.

"Sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tak meloloskan partai tertentu. Waktu itu saya 'menegur' agar KPU berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesan-pesanan dari kekuatan luar," kata Mahfud.

Kabar yang dimaksud Mahfud adalah adanya pihak yang meminta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal.

Atas hal tersebut, kata Mahfud, ia menelepon Bermad dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional dan tidak menerima pesanan dari luar.

"Setelah ribut-ribut tentang unprofessional itu benar-benar mencuat ke publik saya bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu. Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil," kata Mahfud.

Baca juga: Debat dengan Rizal Ramli di Twitter, Mahfud MD: Sri Mulyani Diam, Presiden Diam, Saya Tidak!

"Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional. Tak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU," sambung dia.

Mahfud juga mengaku masih memiliki SMS dan data komunikasinya dengan Sekjen KPU tertanggal 10 November 2022 itu.