TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh akan menggelar konvensi partai pada Juni mendatang.

Konvensi tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh pada Selasa (17/1/2023).

"Rakernas memutuskan Konvensi Partai Buruh Bulan Juni 2023," ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers Rakernas Partai Buruh pada Selasa (17/1/2023).

Dalam konvensi, nantinya akan dikukuhkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung dalam Pemilu 2024.

Ada dua opsi yang akan digunakan Partai Buruh dalam menentukan capres-cawpres yang akan didukung nantinya.

Pertama, nama-nama yang muncul dalam rekomendasi Rakernas. Kedua, nama-nama di luar rekomendasi Rakernas.

Akan tetapi, prioritas tetap mengacu pada hasil rekomendasi Rakernas.

"Siapa yang akan maju di luar rekomendasi? Kita buka umum. Tapi yang di luar rekomendasi Rakernas ketat sekali," kata Said.

Baca juga: Partai Buruh Berambisi Rebut Kursi Gerindra hingga PDI-P di Jawa Barat pada Pileg 2024

Sebagai informasi, dalam Rakernas, Partai Buruh telah merekomendasikan empat nama bakal calon presiden (bacapres).

Empat nama tersebut terdiri dua nama yang telah beredar yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sedangkan dua nama bacapres alternatif yang direkomendasikan adalah Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan jurnalis Najwa Shihab.

Nama Ganjar, diusulkan oleh Executive Committe (Exco) dari 15 provinsi dan Anies diusulkan oleh Exco dari 6 provinsi.

Sedangkan nama Said diusulkan oleh Exco dari 14 Provinsi dan Najwa diusulkan oleh Exco dari tiga provinsi yang hadir dalam Rakernas. 

Setelah mengumumkan nama-nama tersebut, Partai Buruh akan menjalin komunikasi untuk diminta kesediaannya.

"Setelah ini Ketua Bapilu, Sekretaris Bapilu, Sekjen, Ka Timsus, mungkin didampingi Wapres, dan Ketua Majelis Nasional, dan Ketua Mahkamah Partai, dan Ketua Majelis Rakyat, kami akan mendatangi satu per satu."

Menurut Said, komunikasi akan dilakuan secara personal dengan nama-nama tersebut, bukan secara kepartaian.

"Kita tidak berkomunikasi partai politik manapun, tetapi berkomunikasi dengan nama," ujarnya.