Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperbarui daerah pemilihan lokasi khusus untuk akomodasi pemilih yang tidak bisa memilih saat hari pemungutan suara.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pemilih yang berada di lokasi tertentu dapat turut serta memberikan hak suaranya.

“Kami sudah menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemetaan dulu,” kata Betty ditemui kantor KPU RI, Kamis (19/1/2023).

Baca juga: KPU Imbau Masyarakat Jujur Jika Punya Keluarga Disabilitas Supaya Proses Pemungutan Suara Lancar

Lebih lanjut, Betty mengatakan untuk menentukan daerah pemilihan lokasi khusus, data diambil dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih. Hal tersebut untuk memastikan pemilih tidak terdaftar di dua tempat pemungutan suara (TPS).

“Kenapa data NIK kami perlukan? Karena data awalnya akan kami hapus, kalau dipastikan dia akan ada di TPS lokasi khusus,” ujar dia.

“Jadi seseorang tak boleh terdaftar dua kali, jadi kalo misalkan datanya enggak lengkap maka data awal enggak akan kita hapus dong,” sambungnya.

Menurut PKPU Nomor 7 Tahun 2022 lokasi khusus tersebut meliput beberapa tempat seperti rumah tahanan, panti sosial, relokasi bencana, daerah konflik dan lainnya.

Berikut bunyi pasal 179 PKPU 7/2022:

Pasal 179

(1) KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun

Daftar Pemilih di lokasi khusus.

(2) Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.