TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai tetapi komitnya PKS jadi oposisi merupakan hal yang baik.

Menurut Ujang jika PKS masuk ke pemerintahan akan mempengaruhi perolehan suara partai berwarna oranye-putih itu di 2024 mendatang.

"Itu hal yang bagus tetap jadi oposisi dari pada masyarakat kecewa. Jadi PKS harus tetap di luar pemerintahan. Konsistensi itu penting apalagi menganggap sebagai partai dakwah," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Senin (23/1/2023).

"Ketika PKS masuk kabinet atau pemerintahan ya selesai. Jadi sebuah kerugian masyarakat akan mencibir bahkan bisa saja suaranya PKS bakal turun di 2024 nanti," sambungnya.

Menurut Ujang itulah hal yang sedang di jaga PKS jadi bukan karena tahan godaan kabinet.

"Lalu paling juga kalau ditawarkan menteri hanya satu, ya rugi bandar PKS juga. Kalau hanya satu menteri masuk ke pemerintahan lalu banyak dirundung publik maka lebih baik di luar pemerintahan," jelasnya.

Meski bagus tetap sebagai partai oposisi. Ujang juga mengkritik PKS hanya setengah hati berjalan berseberangan dengan pemerintah.

"Sebenernya PKS bagus sebagai oposisi. Tapi kalau boleh saya kritik oposisinya juga setengah hati. Harusnya penambahan wakil ketua MPR, PKS tidak perlu ambil, tapi diambil juga," sambungnya.

Baca juga: Isu PKS Ditawari Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Pengamat: Jika Bergabung Penanda Buruk

Ujang melanjutkan lalu dimana letak oposisinya ketika jabatan diambil bersama partai koalisi pemerintahan. 

"Tapi mau bagaimanapun PKS tetap menjadi oposisi bagus untuk menjaga perolehan suara di tahun 2024. Kalau masuk masyarakat akan kecewa mempengaruhi suara PKS nantinya.," tutupnya.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan partainya konsisten tetap menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu merespons isu PKS ditawari menteri di Kabinet Indonesia Maju menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Keputusan Majelis Syuro jelas dan tegas bahwa PKS di luar pemerintahan, konsisten menjadi oposisi," kata Kholid kepada Tribunnews.com, Jumat (20/1/2023).

Baca juga: Dewan Penasihat PKS Bakal Berikan Masukkan ke Pengurus Partai Termasuk Soal Saran Capres Cawapres

Kholid memastikan apabila ada tawaran maka seluruh anggota dan pengurus PKS dipastikan tetap berada di luar pemerintahan.

"Ada tawaran atau pun tidak, PKS tetap di luar pemerintahan, semua anggota dan pengurusnya tidak akan masuk kabinet," ujarnya.

Lebih lanjut, Kholid menambahkan isu PKS ditawari menteri merupakan sebuah upaya untuk memperburuk citra partainya.

"Narasi dan kabar burung bahwa PKS masuk kabinet adalah upaya-upaya untuk membuat citra tidak baik kepada PKS, karena PKS merupakan partai yang konsisten menjadi kekuatan oposisi," ungkap dia.