Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan memilih pemimpin tidak sekadar hanya menyebut namanya saja.

Hal itu disampaikan Ridho Rahmadi merespons beberapa partai politik yang  mulai berkoalisi mendeklarasikan nama calon presiden (capres) yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang.

Ridho menjelaskan Partai Ummat masih menunggu koalisi apa saja yang sudah ada saat ini agar nantinya dapat memilih untuk bergabung koalisi yang sesuai.

Ridho kemudian mengatakan ada bermacam-macam koalisi yang sudah terbentuk saat ini.

Baca juga: Partai Ummat: Partai Baru Hadir Tidak Untuk Gembosi Partai Lama, Massa Sudah Punya Pilihan

Namun koalisi-koalisi itu langsung mengunci nama capresnya.

"Kita bersama harus menunggu koalisi yang terbentuk saat ini apa. Macam-macam kan namanya itu. Tapi kan langsung mengunci nama (capresnya)," kata Ridho dalam siaran YouTube Republik Merdeka TV, Kamis (26/1/2023).

"Ini kan koalisi dalam konteks masih capres kan sejauh ini. Ini langsung sebut nama gitu. Padahal memilih pemimpin nasional itu, apakah kita iya langsung nama saja?" sambungnya.

Menurut Ridho, koalisi partai politik itu harusnya fokus menyampaikan kepada masyarakat soal kriteria pemimpin yang dibutuhkan dan portofolio pemimin tersebut.

"Harusnya kita fokus. Kita sampaikan ke masyarakat, ke bangsa ini. Bangsa Indonesia dalam konteks pemimpin nasional butuhnya adalah yang seperti A, B kriterianya," jelas Ridho.

"Artinya dia paham falsafah negara ini. Paham kebutuhan mutlak bangsa ini. Portofolionya. Harusnya ini yang ditampilkan koalisi (kepada masyarakat)."

Kata Ridho, praktik sekadar sebut nama itu akan menjadi tontonan publik yang tidak mendidik.

"Jadi jangan dicekoki saja langsung namanya, suka atau tidak suka. (Nama) Pasangannya (juga). Ini seperti kawin paksa. Tontonan semakin tidak mendidik," ucapnya.

Kriteria Calon Koalisi Partai Ummat

 Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat Ridho Rahmadi mengungkapkan kriteria koalisi yang akan menjadi tempat berlabuh partainya nanti.

Ridho mengatakan Partai Ummat akan bergabung dengan koalisi yang sama-sama melihat keadilan multidimensional yang terjadi di Indonesia.

"Kita akan berlabuh ke koalisi dimana di situ memang sama-sama ingin melihat keadilan multidimensional di negeri ini," kata Ridho.

Yang pertama adalah keadilan hukum, yang menurutnya, saat ini hukum di Indonesia partisansip.

"Hukum dijadikan alat untuk memilih yang mana mau dibantu dan yang mana tidak dibantu," jelasnya.

Kemudian, kata Ridho, keadilan ekonomi.

Ia mengatakan ekonomi di Indonesia mandek di satu lingkaran atau kelompok masyarakat.

"Satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen lebih aset. Kemudian 99 persen masyarakat Indonesia rebutan sisanya," kata Ridho.

Ia menegaskan kondisi tersebut tidak masuk akal dan merupakan sebuah ketimpangan.

Selanjutnya, Ridho menyorot keadilan dalam pendidikan.

Lanjutnya, kurang dari 12 juta orang penduduk Indonesia yang bisa berkuliah.

"Kita yang kuliah baru 12 juta kurang penduduk Indonesia. Padahal (jumlah orang) umur yang (seharusnya) bisa kuliah 125,6 juta. Jadi banyak yang tidak bisa kuliah. Ini contoh pendidikan tinggi saja," ujarnya.

Ridho mengatakan beberapa aspek keadilan multidimensional itulah yang perlu ditegakkan partai politik (parpol).

"Ini keadilan yang perlu ditegakkan. Inilah yang harus dituju partai-partai tersebut lewat perjuangan intraparlementer. Memperbaiki Undang Undang, sehingga yang hukum tadi tegak dan punya supremasi," ucapnya.

"Kemudian yang pendidikan tadi adil merata. Indonesia semakin cerdas bangsanya," sambung Ridho.

Begitu juga, katanya, tercipta ekonomi yang merata.