Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyampaikan keputusan pemilu berjalan ataupun ditunda merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu sekaligus menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima yang salah satu putusannya menunda Pemilu 2024.

"Soal putusan pemilu berjalan atau tunda adalah kewenangan MK," ujar Mardani saat dikonfirmasi, Kamis (2/3/2023).

Mardani menjelaskan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN. 

Sebaliknya, kata dia, seharusnya hal itu bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk dapat memutuskan

"Tahapan pemilu sudah berjalan tidak bisa diinterupsi karena persoalan satu partai," jelas Mardani.

Karena itu, Mardani menuturkan bahwa putusan itu juga tidak bisa menghalangi KPU untuk tetap bisa menjalankan tahapan Pemilu 2024.

"Putusan ini tidak menghalangi KPU melaksanakan tugasnya melanjutkan tahapan pemilu hingga diselenggarakan pada 14 Februari 2024," tukasnya.

Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. PN Jakpus baru saja menghukum KPU untuk menunda Pemilu dalam putusannya. 

Diketahui, Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis (2/3/2023) itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Baca juga: PN Jakpus Perintahkan Pemilu Ditunda, Waketum Prima: Ditunda Sampai 2025

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," demikian bunyi putusan tersebut.