TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan buka puasa bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Menurut Nasir, larangan itu menunjukkan Jokowi tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.

Dia menyebut bahwa saat ini Indonesia sudah bebas dari Pandemi Covid-19.

Bahkan, Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini.

Selain itu, Nasir mengatakan rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.

“Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," kata Nasir dalam keterangannya, Jumat (24/3/2023).

Dia menegaskan larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga.

Termasuk pesta anak Presiden Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

“Jadi di mana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," ujar legislator PKS ini.

Karena itu, Nasir meminta Presiden Jokowi jangan ragu untuk mencabut larangan tersebut.

Sebab, Ramadan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.

“Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," imbuhnya.

Khawatir Jokowi Dicap Anti Islam

Sementara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan juga Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra khawatir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicap anti Islam.