TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan lima ketua umum partai pada acara Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN pada Minggu (2/4/2023) telah menarik perhatian publik.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PPP Mardiono.

Dalam pertemuan tersebut juga semakin menguatkan bakal terbentuknya sebuah koalisi besar yang meleburkan dua koalisi berbeda yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Pengamat Akar Rumput Strategic Consulting, Ikhwanul Harahap menilai pertemuan presiden bersama lima ketum partai politik kemarin merupakan upaya konsolidasi yang dilakukan untuk menguatkan politik tengah di Indonesia.

"Tentu peran dan pengaruh Presiden Jokowi sangat sentral di sini. Pertemuan ini saya nilai sebagai kekuatan partai tengah, jika ini nantinya akan benar-benar membentuk satu koalisi besar maka ijtihad politik ini layak diperhitungkan pada Pilpres 2024, di mana kekuatan Partai Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP dengan basis sosial konkret yang mereka miliki serta kekuatan figur-figurnya tentunya akan menjadi kekuatan tersendiri," kata Ikhwanul Harahap saat diwawancara wartawan, Selasa (4/4/2023).

Ikhwanul juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan lima partai politik tersebut Jokowi cenderung menunjukkan dukungannya kepada sosok Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Golkar. 

Menurut Ikhwanul, sosok Airlangga dan Prabowo dengan kapasitas politiknya hendak dijadikan Presiden Jokowi sebagai variabel unggulan dalam ajang Pilpres 2024 mendatang.

"Saya membaca bahwa secara cukup konsisten Presiden Jokowi telah memberi pesan kuat bahwa sosok Prabowo dan Airlangga, yang mana keduanya adalah menteri yang berkinerja dan berprestasi dalam pemerintahannya saat ini, menjadi dua tokoh pemimpin politik berkualitas yang diunggulkan sebagai kandidat calon capres-cawapres di pilpres mendatang," ujar Ikhwanul.

Namun ia menuturkan kemungkinan pasangan Prabowo dan Airlangga ini masih sangat dinamis. Sangat tergantung dari peta dan pergerakan politik berbagai partai politik ke depannya.

Baca juga: Pengamat Nilai Pilpres 2024 Jadi Tak Menarik Jika PDIP Gabung Koalisi Besar KIR-KIB

"Kita masih harus melihat langkah dan strategi yang akan diambil oleh PDI Perjuangan sebagai partai penguasa saat ini. Apakah kemudian PDI Perjuangan akan tetap menggandeng Gerindra sebagai mitra koalisi dengan sosok Prabowo sebagai kandidat Pilpresnya, atau tidak. Karena itu juga akan menentukan sikap politik Partai Golkar dan Airlangga Hartarto yang juga sebelumnya sempat berkomunikasi baik dengan Partai NasDem yang telah mempersiapkan Anies Baswedan. Baru kemudian kita analisis dampak pergeseran yang mungkin terjadi terhadap partai-partai politik lainnya, seperti PKB, PAN, PPP, " tutur Ikhwanul.

Menurut Ikhwanul, dalam konstelasi yang masih cukup dinamis, secara kelembagaan politik, Partai Golkar dan sosok Airlangga Hartarto akan menjadi sangat menarik dan menentukan bagi proyeksi pemenangan pilpres 2024 mendatang.

Airlangga mampu memainkan peran Partai Golkar sebagai partai tengah, partai teknokratik dan partai besar yang memiliki basis politik kokoh di daerah yang memudahkan partainya untuk menjadi jembatan dan memimpin koalisi partai tengah, serta diandalkan dalam menjalankan pemerintahan.

"Artinya Partai Golkar secara institusi akan sangat diuntungkan ketika membahas koalisi besar, di mana potensi Partai Golkar untuk bisa bekerja sama dengan KKIR terbuka lebar dan di sisi lain peluang untuk merapat bersama Partai Nasdem dengan koalisi KPP-nya pun ikut terbuka," tuturnya. 

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut menyoroti perkembangan kondisi politik saat ini, termasuk soal adanya wacana Koalisi Besar jelang Pemilu 2024.

Jokowi menyebut, telah mendengar soal adanya wacana tersebut digaungkan oleh para ketua umum Partai Politik.

"Yang berbicara itu ketua-ketua partai (soal koalisi besar). Saya bagian mendengarkan saja," kata Jokowi kepada awak media usia Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Baca juga: Penyatuan Koalisi KIR-KIB Dinilai untuk Memastikan Pilpres Menang Satu Putaran

Kendati saat ditanyakan mengenai penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang belakangan ini tersiar, Jokowi hanya menilai cocok.

Kata dia, seluruh perkembangan partai termasuk dengan koalisi merupakan kewenangan dari masing-masing ketua umum.

"Cocok, saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai," kata Jokowi.

"Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," tuturnya.