PDIP Tidak Khawatir Manuver Prabowo Ajak Parpol Gabung Koalisi Besar
PDI Perjuangan (PDIP) tidak khawatir dengan manuver Prabowo Subianto yang terus bermanuver mengajak sejumlah parpol membentuk koalisi besar.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyatakan, banyak hal yang dibicarakan bersama Yusril Ihza Mahendra, termasuk soal kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres).
Di hadapan jajaran pengurus PBB, Prabowo berkelakar bahwa dirinya pengin didukung oleh Yusril Ihza Mahendra di Pemilu mendatang.
"Semua masalah dibicarakan. Kalau PBB kali ini tidak dukung saya kebangetan," kata Prabowo di Rumah Kertanegara usai pertemuan dengan Yusril Ihza Mahendra.
Pernyataan dari Prabowo itu lantas disambut gelaktawa para anggota kedua partai tersebut.
Terkait dengan pertemuan ini, Prabowo menyebut bahwa ini merupakan silaturahmi yang dilakukan kedua partai jelang kontestasi pemilu.
"(Pertemuan) ini dalam rangka saya kira kita semua akan memahami bahwa sebentar lagi kita melaksanakan tugas konstitusi kita menghadapi pemilihan umum yang sudah kurang dari satu tahun lagi," ucap Prabowo.
Hanya saja saat ditanyakan persoalan apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu, Prabowo menyatakan bahwa hanya silaturahmi politik biasa antar sahabat lama.
"Tadi kita dalam rangka dalam suasana kekeluargaan, jadi jangan ada saling mengejek, menghujat dan hal-hal negatif seperti itu tidak pantas dan tidak perlu dan tidak cocok untuk budaya Indonesia," tukas dia.
Jokowi Dukung Koalisi Besar
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).
“Cocok,” kata Jokowi.
Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.
