TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar merespons sejumlah pihak yang tak suka ide pembentukan atau eksistensi Koalisi Besar di Pilpres 2024.

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, beberapa pihak yang tidak menyukai ide Koalisi Besar hadir karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda.

"Tentunya mereka punya sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang kita (partai Koalisi Besar)," kata Lodewijk, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (10/4/2023).

Menurutnya, jika Koalisi Besar dilihat dari sisi positif tentu akan menghasilkan sesuatu yang positif.

Lodewijk menyebut, hal itu juga berlaku sebaliknya.

"Kalau kita melihat dari sisi positif maka keluarannya positif. Kalau kita melihat dari sisi negatif, keluarannya juga negatif," jelasnya.

Oleh karena itu, Sekjen Partai Golkar itu meminta seluruh pihak untuk melihat Koalisi Besar dari sisi positif, agar optimisme dapat dibangun.

"Maka saya minta, mari kita berpikir positif, supaya optimisme bisa dibangun," katanya.

Sebelumnya, Partai Buruh akan membentuk Koalisi Orang Kecil jelang Pilpres 2024.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, partainya menilai Koalisi Besar partai-partai politik pro Pemerintah menuju ke arah sistem demokrasi terpimpin.

Baca juga: Partai Perindo akan Terus Jalin Komunikasi dengan Para Ketua Umum Parpol Anggota Koalisi Besar

Bahkan, lanjutnya, pembentukan Koalisi Besar menciderai demokrasi di Indonesia.

Said menilai, tidak boleh Indonesia hanya ditentukan oleh sekelompok partai politik (parpol) yang hanya mengejar kekuasaan, tanpa mempunyai gagasan besar untuk membangun Indonesia menuju negara sejahtera (welfare state).

"Untuk melawan Koalisi Besar parpol, Partai Buruh akan mengajak partai politik non parlemen dan partai politik baru untuk menggagas Koalisi Orang Kecil demi menghadang sistem demokrasi terpimpin," kata Said Iqbal, melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/4/2023).

Said mengatakan, Partai Buruh melihat arah politik yang dijalankan oleh Koalisi Besar membahayakan demokrasi, karena semakin membatasi jumlah capres-cawapres yang sudah terbatas akibat presidential threshold.